Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: Nasdem Tidak Akan Bentuk Koalisi Sebelum Ada Capres

Kompas.com - 08/06/2022, 18:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, partainya tidak akan membentuk koalisi sebelum menentukan nama calon presiden yang akan diusung.

"Calon-calon mitra koalisi nanti akan kami bicarakan setelah rakernas (rapat kerja nasional), Nasdem tidak membentuk koalisi sebelum ada capres, kami membentuk koalisi setelah menghasilkan capres," kata Plate di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Plate menjelaskan, dalam rakernas nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem dari masing-masing provinsi akan menyampaikan calon presiden yang mereka usulkan.

Baca juga: Nasdem Diprediksi Bakal Rugi Besar jika Berkoalisi dengan Demokrat

Dari nama-nama yang terkumpul, rakernas akan mengerucutkannya menjadi 3-4 nama yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Nanti dari 3 atau 4 calon itu, Ketua Umum akan memilih 1 calon yang akan dibawa untuk dibicarakan bersama-sama calon mitra koalisi capres," ujar Plate.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengatakan, Nasdem pun terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun yang memiliki kesamaan platform dan cita-cita.

"Nasdem membuka koalisi dengan seluruh partai yang mempunyai platform dan cita-cita yang sama, semangat yang sama, dengan landasan utamanya itu kebangsaan, kenegarawanan, dan kontinuitas pembangunan nasional," ujar Plate.

Baca juga: Sekjen Ungkap Kriteria Dasar Capres dari Nasdem

Mengenai nama-nama yang disebut bakal diusung sebagai capres oleh Nasdem

Plate meminta publik untuk tidak berspekulasi terhadap nama yang akan diusung Nasdem. Beberapa waktu lalu, beredar isu Nasdem akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir, sebagai capres.

"Jangan spekulasi karena rapatnya baru akan dilakukan tanggal 15-17 Juni nanti, jadi belum ada nama," kata Plate.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com