Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai Nasdem Akan Buat Friksi dengan Istana jika Gandeng Demokrat

Kompas.com - 08/06/2022, 15:51 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai, Partai Nasdem tak akan memilih Partai Demokrat untuk membangun koalisi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dia berpandangan, sikap itu dipilih agar tak memicu konflik antara Nasdem dengan Istana.

“Nasdem pasti akan memiliki kalkulasi politik jika menggandeng Demokrat, captive market-nya mengecil, dan akan menimbulkan friksi dengan Jokowi (Presiden Joko Widodo),” sebut Ari pada Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Dinilai Sulit Berkoalisi

Ia menjelaskan, sebagai partai politik (parpol) yang telah mendukung Joko Widodo sejak Pilgub DKI 2013 hingga saat ini, Partai Nasdem punya ikatan emosional dengan Istana.

Sehingga, telah muncul rasa saling menghargai dan kepercayaan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Jika dikomparasikan, tentu Surya Paloh merasa nyaman dengan Istana ketimbang berkongsi dengan Demokrat (yang berada di luar pemerintah),” katanya.

Lebih jauh, Ari menduga, Partai Nasdem justru akan membentuk koalisi dengan mengerucutkan tiga nama untuk menjadi kandidat calon presiden (capres) yang diusungnya.

“Menjadi trisula Nasdem yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Erick Thohir,” kata dia.

Jika skenario ini yang dipilih, lanjut Ari, maka Partai Nasdem bakal lebih condong untuk merapat dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Calon Boneka Dikhawatirkan Muncul jika Nasdem dan Demokrat Gabung KIB

Ari menjelaskan, koalisi ini lebih aman untuk Partai Nasdem karena bakal terus dekat dengan pemerintah.

“Jika Surya Paloh akhirnya melabuhkan partainya ke dermaga Cikeas sama saja dia menjauh dari Istana, dan konsekuensi logisnya harus siap-siap menerima talak politik dari Jokowi dan kader-kadernya siap angkat koper dari kabinet,” imbuhnya.

Diketahui Partai Nasdem saat ini merupakan partai koalisi pemerintah bersama PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKB, dan PPP.

Sementara itu Partai Demokrat tegas menjadi oposisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Disambangi Para Petinggi Partai, Nasdem Jadi Pemain Kunci di 2024?

Tetapi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat menerima kunjungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2022).

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyampaikan pertemuan itu pun membahas dinamika politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Peluang Duet Demokrat-Nasdem Dinilai Kecil karena Sejarah Partai Tak Harmonis

Tetapi, pembicaraan itu belum terlalu spesifik karena masih tahap permulaan.

Willy juga menegaskan pihaknya baru akan menentukan figur kandidat capres setelah mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com