Ramai-ramai Menolak Kenaikan Tiket Naik Stupa Candi Borobudur

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal menuai penolakan oleh banyak pihak.

Sejumlah pihak meminta pemerintah meninjau ulang wacana tersebut karena dinilai bakal berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata Candi Borobudur.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, Senin (6/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, Candi Borobudur memang dibangun sebagai tempat ibadah.

Namun, umat Buddha di Indonesia bisa memahami bahwa terdapat potensi ekonomi sektor pariwisata dari Candi Borobudur yang turut menopang perkembangan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Walubi Cemas Ide Kenaikan Tarif ke Stupa Borobudur Bisa Picu Kecemburuan Sosial

Ia menyebutkan, ada banyak masyarakat yang terdampak jika pemerintah tetap menaikkan harga tiket, mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cinderamata, sampai penyewaan penginapan.

"Jadi berikanlah kesempatan kepada masyarakat berwisata," kata Rusli.

Ketua Komisi X Syaiful Huda berpendapat, menaikkan harga tiket bukanlah satu-satunya opsi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai cagar budaya.

Menurut Huda, pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan akses turis untuk naik ke stupa Candi Borobudur tanpa harus menaikkan harga tiket.

"Jadi sifatnya adalah menyederhanakan dan mencoba untuk melimitasi jumlah dan waktu bagi wisatawan, dan ini pilihan yang rasional dibanding pilihan untuk menaikkan tarif masuk ke destinasi Borobudur," ujar Huda.

Baca juga: Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur untuk Siapa?

Huda berpandangan, kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca-pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, upaya pemulihan ekonomi harusnya didorong dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyambangi destinasi wisata.

Politikus PKB itu juga memberi catatan agar Candi Borobudur tidak boleh menjadi destinasi wisata yang ekslusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari sejarah dan keberadaan Borobudur dari dekat.

"Borobudur dalam kacamata saya tetap harus didorong sebagai destinasi yang sifatnya publik, yang sifatnya inklusif, yang semua orang bisa mengakses karena Borobudur sejak dari awal diposisikan sebagai destinasi yang sifatnya publik," kata Huda.

Baca juga: Sandiaga Uno Akhirnya Buka Suara soal Pelemik Tiket Masuk Borobudur

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai kenaikan harga yang direncanakan pemerintah terlampau tinggi.