Ramai-ramai Menolak Kenaikan Tiket Naik Stupa Candi Borobudur

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal menuai penolakan oleh banyak pihak.

Sejumlah pihak meminta pemerintah meninjau ulang wacana tersebut karena dinilai bakal berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata Candi Borobudur.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, Senin (6/6/2022).

Rusli yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia (LKBI) mengatakan, Candi Borobudur memang dibangun sebagai tempat ibadah.

Namun, umat Buddha di Indonesia bisa memahami bahwa terdapat potensi ekonomi sektor pariwisata dari Candi Borobudur yang turut menopang perkembangan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Walubi Cemas Ide Kenaikan Tarif ke Stupa Borobudur Bisa Picu Kecemburuan Sosial

Ia menyebutkan, ada banyak masyarakat yang terdampak jika pemerintah tetap menaikkan harga tiket, mulai dari penduduk yang menyewakan jasa transportasi, penjual minuman dan makanan, penjual cinderamata, sampai penyewaan penginapan.

"Jadi berikanlah kesempatan kepada masyarakat berwisata," kata Rusli.

Ketua Komisi X Syaiful Huda berpendapat, menaikkan harga tiket bukanlah satu-satunya opsi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai cagar budaya.

Menurut Huda, pemerintah bisa melakukan pembatasan jumlah dan akses turis untuk naik ke stupa Candi Borobudur tanpa harus menaikkan harga tiket.

"Jadi sifatnya adalah menyederhanakan dan mencoba untuk melimitasi jumlah dan waktu bagi wisatawan, dan ini pilihan yang rasional dibanding pilihan untuk menaikkan tarif masuk ke destinasi Borobudur," ujar Huda.

Baca juga: Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur untuk Siapa?

Huda berpandangan, kenaikan harga tiket juga kontraproduktif dengan semangat pemulihan destinasi wisata pasca-pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, upaya pemulihan ekonomi harusnya didorong dengan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyambangi destinasi wisata.

Politikus PKB itu juga memberi catatan agar Candi Borobudur tidak boleh menjadi destinasi wisata yang ekslusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari sejarah dan keberadaan Borobudur dari dekat.

"Borobudur dalam kacamata saya tetap harus didorong sebagai destinasi yang sifatnya publik, yang sifatnya inklusif, yang semua orang bisa mengakses karena Borobudur sejak dari awal diposisikan sebagai destinasi yang sifatnya publik," kata Huda.

Baca juga: Sandiaga Uno Akhirnya Buka Suara soal Pelemik Tiket Masuk Borobudur

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai kenaikan harga yang direncanakan pemerintah terlampau tinggi.

"Perlukah semahal itu? Kalau kita harus melindungi, betul kita harus melindungi, tapi perlukah semahal itu? Bayangan saya kalau naik ya paling tidak Rp 100.000 dari Rp 50.000, masih wajar," kata Dede

Ia membandingkan tarif tersebut dengan tarif masuk Candi Angkor Wat, Kamboja, yang dipatok 38 dolar AS untuk dua hari, atau setara dengan Rp 260.000 per hari bila dibandingkan dengan kurs pada Selasa kemarin.

"Artinya tetap kita itu masih dua kali lipat daripada Angkor Wat. Ini yang jadi catatan yang tadi saya katakan, apakah harus semahal itu? Bahwa perlu naik, mungkin iya untuk merawat melestarikan dan sebagainya," ujar Dede.

Politikus Partai Demokrat itu pun khawatir melonjaknya harga tiket berdampak pada daya tarik wisatawan untuk mengunjungi candi peninggalan Kerajaan Mataram Kuno itu.

Baca juga: Naik Borobudur Bayar Rp 750.000, Sandiaga: Bukan Artinya Wisatawan Merusak

Sebab, orang yang hendak berwisata akan berpikir dua kali untuk mengunjungi Candi Borobudur bila harga tiketnya terlampau mahal.

"Mereka (turis) akan berhitung seperti itu, ada apa di sana? Kenapa kita harus semahal itu? Kenapa kita harus bermalam di situ, dan seterusnya," kata dia.

Belum Final

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rencana kenaikan tarif tersebut belum final dan masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin.

"Rencana tarif tersebut belum final. Akan dibahas dan diputuskan Presiden minggu depan," lanjutnya.

Selain menaikkan harga tiket, Luhut sebelumnya juga menyampaikan pembatasan pengunjung Candi Borobudur maksimal 1.200 orang per hari.

Baca juga: Bikkhu Pannyavaro: Umat Buddha Rakyat Kecil Tidak Mampu Beli Tiket Mahal untuk Ibadah di Candi Borobudur

"Langkah ini kami lakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara," jelas Luhut dikutip dari akun Instagramnya seperti dilihat pada Sabtu (4/6/2022).

Selain tiket masuk Borobudur yang dinaikkan, sambung dia, semua wisatawan yang masuk ke Candi Borobudur juga diwajibkan menggunakan jasa pemandu dari warga lokal.

"Semua turis juga nantinya harus menggunakan tour guide dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur, ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging (rasa memiliki) terhadap kawasan ini," ungkap Luhut.

"Sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang," tambahnya.