Jokowi Hormati Gugatan Warga ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Dini Shanti Purwono, mengatakan, Istana menghormati gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah organisasi sipil terhadap Presiden Joko Widodo dan Perdagangan Muhammad Lutfi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu terkait dengan problem langka dan mahalnya harga minyak goreng di tanah air.

"Mengajukan gugatan adalah hak konstitusional warga negara dan presiden menghormati hak tersebut. Jadi silahkan saja diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Dini kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Ini Isi Gugatan terhadap Jokowi dan Mendag ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

Dini mengatakan, sampai saat ini Istana belum menerima salinan gugatan tersebut. Oleh karenanya, kata Dini, pihaknya belum dapat memberikan komentar spesifik lantaran harus mempelajari lebih dulu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

"Karena objek sengketa PTUN itu kan keputusan TUN, jadi kita harus lihat nanti persisnya keputusan TUN yang mana yang disengkatakan," ujarnya.

Kendati demikian, Dini mengeklaim, pemerintah tidak abai terkait gejolak ketersedian dan fluktuasi harga minyak goreng. Presiden telah berupaya memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengamankan ketersedian dan kestabilan harga minyak.

Selain itu, lanjut dia, perbaikan tata kelola minyak goreng sudah dan akan terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Mulai dari kewajiban pasokan crude palm oil (CPO) dalam negeri, subsidi bagi produsen minyak goreng, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga membatasi ekspor CPO.

Baca juga: Kejagung Periksa 6 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Dini mengatakan, per 30 April 2022 pemerintah berhasil menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 211,6 ton. Penyaluran ini akan terus dipantau oleh Kementerian Perindustrian.

Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng juga telah disalurkan pemerintah ke 5,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, lanjut Dini, pada 17 Mei 2022 kemarin, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN juga telah meluncurkan program Migor Rakyat. Program ini bertujuan untuk menghadirkan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Jadi, pemerintah sebenarnya sudah berupaya dan cukup responsif terhadap isu kelangkaan migor ini," klaim Dini.

"Nanti bisa dijelaskan semuanya dengan lebih rinci dalam proses persidangan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi dan Mendag Muhammad Lutfi digugat ke PTUN karena dianggap tak mampu membereskan persoalan langka dan mahalnya minyak goreng.

Gugatan dilayangkan pada Kamis (2/6/2022) oleh Sawit Watch dan kuasa hukum, didukung sejumlah organisasi sipil yakni Perkumpulan HuMa, Walhi Nasional, eLSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET.

Baca juga: Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Mereka menilai, kegagalan Presiden Jokowi dan Mendag Lutfi mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Khususnya asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas keadilan.

"Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor minyak sawit mentah per 22 April 2022 pada kenyataannya belum secara signifikan mengatasi masalah," kata Deputi Direktur eLSAM, Andi Muttaqien, kepada wartawan, Kamis.