Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksikan Kader Golkar Jaga Perut Konstituen, Airlangga: Tak Bisa Bergantung Negara Lain

Kompas.com - 03/06/2022, 19:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan seluruh kader Golkar untuk menjamin masyarakat Indonesia tidak kelaparan dalam menghadapi potensi musim kering dalam beberapa waktu ke depan.

Airlangga menegaskan, upaya tersebut harus dilakukan sendiri karena Indonesia tidak bisa lagi bergantung ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Kalau perut aman, politik stabil, setuju? Maka saya instruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar, termasuk yang di Komisi IV, jaga perut konstituen, siapkan lahan, kita tidak bisa bergantung negara lain untuk urusan perut," kata Airlangga di Sentul, Bogor, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Airlangga: Kader Golkar yang Ingin Maju Pilkada Wajib Menangkan Pileg dan Pilpres

Airlangga mengatakan, Malaysia kini telah menyetop ekspor ayam, begitu pula dengan India yang menghentikan ekspor gandum.

Sementara, menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian.

"Ada yang tidak bisa ditanam? Kita punya pupuk 8 juta ton, saya bertemu negara lain, Peru mereka butuh 260.000 ton Urea saja tidak mampu, kita punya 8 juta, manfaatkan untuk menanam," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Baca juga: Ketua DPD Golkar Jabar: Apa Kurangnya Airlangga Dibandingkan Capres Lain?

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mengingatkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi agar turut memperhatikan kegiatan pascapanen agar hasil panen tidak menumpuk.

"Pimpinan Komisi IV, jangan bagi traktor terus, yang harus dibagi adalah bibit, modal kerja, pascapanen, betul? Jangan sampai panen numpuk, harus dijamin siapa yang beli," ujar Airlangga.

"Siap? Siap enggak? Yang penting siap, kalau caranya kumaha maneh," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com