Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ma'ruf Amin, dari Ketua MUI jadi Wapres ke-13 RI

Kompas.com - 31/05/2022, 05:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah wakil presiden ke-13 Republik Indonesia.

Dia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ma'ruf Amin berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sejak 1964.

Ma'ruf Amin lahir di Kota Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya, dia kemudian melanjutkan studi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Wapres: Keteladanan Buya Syafii Maarif Wajib Kita Teladani

Setelah lulus dari pesantren Tebuireng pada 1961, Ma'ruf Amin kemudian kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat, hingga lulus pada 1967. Ma'ruf Amin lantas mengawali karier dengan menjadi guru di sejumlah sekolah di Jakarta Utara antara 1964 sampai 1970.

Sambil mengajar, Ma'ruf Amin juga menjadi pendakwah.

Karier organisasi dan politik

Amin kemudian masuk ke dunia politik pada 1971, yakni menjadu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari utusan golongan.

Lantas dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 sampai 1977.

Baca juga: Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Dia kemudian kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tetapi kali ini dari fraksi PPP periode 1977-1982.

Pada 1999 sampai 2004, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ma'ruf Amin juga pernah menjadi ketua sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, yakni:

  1. Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)
  2. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
  3. Ketua NU, Jakarta (1966-1970)
  4. Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)
  5. Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
  6. Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
  7. Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
  8. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
  9. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
  10. Anggota MUI Pusat (1990)
  11. Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
  12. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
  13. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
  14. Ketua Dewan Syuro PKB (1998)
  15. Mustasyar PBNU (1998)
  16. Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
  17. Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
  18. Mustasyar PKB (2002-2007)
  19. Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
  20. Ketua MUI (2007-2010)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com