Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Paparkan 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut

Kompas.com - 25/05/2022, 13:04 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengungkapkan, berdasarkan data UK Health Security Agency, ada enam dugaan penyebab penyakit hepatitis akut.

6 dugaan penyebab hepatitis akut itu, yakni adenovirus biasa, adenovirus varian baru, sindrom post-infeksi SARS-CoV-2,  paparan obat, lingkungan atau toksin, patogen baru, kemudian varian baru SARS-CoV-2.

"Ini hipotesis-hipotesis, atau kemungkinan-kemungkinan, atau dugaan-dugaan sebagai penyebab hepatitis akut," kata Syahril dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Kemenkes RI, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Muncul Gejala Hepatitis Akut Misterius Pada Anak, Harus Bagaimana?

Syahril mengatakan, hipotesis tersebut terjadi di Inggris dan Amerika Serikat.

Sementara itu, terkait penyebab hepatitis akut di Indonesia, ia mengatakan, masih menunggu informasi terbaru dari hasil penelitian.

"Nanti kita ikuti saja karena ini baru hipotesis, kita akan mengarah ke 6 hipotesis itu yang menjadi dugaan kuat oleh para ahli atau para ilmuwan," ujarnya.

Baca juga: Sebaran 16 Kasus Diduga Hepatitis Akut Misterius di Indonesia

Adapun situasi nasional hepatitis akut di Indonesia hingga 23 Mei 2022 melaporkan, ada 16 kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia yang terdiri dari 1 pasien probable Dan 15 pasien dengan status pending klasifikasi.

Selain itu, ada 19 kasus dinyatakan discarded atau dikeluarkan dari diagnosis hepatitis akut.

16 kasus dugaan hepatitis akut ini tersebar di 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Banten, DIY, dan Sulawesi Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com