Daya Pikat NU dan Upaya Mustahil Menjauh dari Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Geliat para elite politik mulai mendekati Nahdlatul Ulama menjelang tahun politik mulai terlihat.

Meski tidak melakukan kegiatan politik praktis, tetapi tidak bisa dipungkiri NU dan basis massa mereka menjadi daya tarik bagi para politikus untuk mendulang suara dalam pemilihan umum sampai pemilihan presiden-wakil presiden.

Pada pemilihan umum 1955 di masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno, NU pernah berjaya sebagai partai politik. Saat itu Partai NU menduduki posisi ketiga dalam perolehan suara dan mendapatkan 91 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai NU berdiri setelah memutuskan berpisah dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1952. Lantas pada Pemilu 1971 di masa Orde Baru, Partai NU mendapatkan 10,213,650 suara dan 58 kursi di DPR.

Baca juga: Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Setelah itu, Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat kebijakan Presiden Suharto untuk menyederhanakan partai politik. Yakni dengan membentuk poros demokrasi pembangunan yang memberikan wadah politik bagi kelompok Islam melalui PPP, dan poros demokrasi nasional melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sedangkan Golongan Karya (Golkar) pada saat Orde Baru tidak disebut sebagai partai politik, tetapi hanya sebagai organisasi berdasarkan kekaryaan atau kalangan profesional. Golkar pun menjadi mesin politik untuk mendukung kekuasaan Orde Baru dan Suharto.

Twitter Yaqut Cholil Qoumas Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai dari Ketum PBNU Yahya Staquf, Sekjen, hingga Bendahara Umum pada 6 April 2022.

Hasil Muktamar 1984 memutuskan NU tidak lagi terjun dalam politik praktis dan mengutamakan gerakan sosial keagamaan. Akan tetapi, NU tetap mewarnai perpolitikan Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta Mustofa Bisri yang menjadi motor pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca Reformasi 1998.

Sejak itu citra NU selalu identik dengan PKB dan sebaliknya, meski NU tidak terlibat dalam politik praktis.

Saat ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua partai tak menggunakan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi senjata berkompetisi politik.

Baca juga: Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Gus Yahya menyatakan, larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik. Menurut dia, jika NU terus digunakan sebagai senjata politik, hal itu justru akan berdampak tidak baik.

“Jadi NU itu seluruh bangsa dan ndak (tidak) boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Ia juga mengingatkan supaya dalam praktiknya tidak menggunakan politik identitas agama, termasuk NU.

Istimewa Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022) untuk bertemu dengan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.

“Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik, tidak. NU ini selalu untuk bangsa,” tegas dia.

Sudah melekat

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, meski NU tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi dukungan mereka tetap terasa sampai hari ini.