Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Kompas.com - 23/05/2022, 13:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tidak ada keterlibatan Istana dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ngabalin menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi membenahi persoalan bangsa yang belum selesai.

"Tidak ada. Yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

"Seperti pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Menurut Ngabalin, ketika para ketua umum parpol kemudian memainkan peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, hal tersebut boleh-boleh saja.

Sebab, parpol punya kewenangan melakukannya. "Untuk presiden seperti tadi saya katakan konsentrasi kerja tetap pada penyelesaian program strategis nasional dua tahun ini," kata dia.

Sebelumnya, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan Istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada 12 Mei.

Sebab, Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri.

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" kata dia.

Baca juga: PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Hendri mengatakan, saat ini semakin mudah untuk curiga mengingat sebelumnya ada wacana presiden menjabat selama tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden.

Dengan demikian, saat ada gerakan koalisi dari pihak yang ada di Istana, perlu dicari tahu latar belakangnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PAN dan PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Selepas pertemuan itu, Airlangga menyatakan partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com