Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Panggung politik tanah air menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 kian menghangat.

Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang dihimpun oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya mendapat sorotan dari pemilik saham politik terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Oleh PDI-P, munculnya koalisi ini dikhawatirkan mengganggu jalannya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Memang, ketiga partai menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Bahkan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju, masing-masing sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

Sementara, pihak Indonesia Bersatu sendiri mengeklaim, koalisi mereka terbentuk sesuai harapan presiden.

Sentilan PDI-P

PDI-P mengaku tak ingin kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu yang membawa agenda politik 2024 mengganggu jalannya pemerintahan.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, kepentingan rakyat harus didahulukan.

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto juga mengingatkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berdiri atas kerja sama antarpartai politik. Kerja sama itu membawa mandat rakyat yang begitu besar.

Dia mengeklaim, partainya memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan besarnya mandat rakyat terhadap pemerintahan saat ini.

"Dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto membantah bahwa pertemuan PDI-P dengan sejumlah ketua umum partai politik beberapa waktu belakangan merupakan upaya membentuk koalisi.

Menurut dia, pertemuan antara Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan pimpinan parpol lain, misalnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto, hanya sekadar silaturahmi dalam rangka hari Lebaran.

"Itu belum koalisi. Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara," tutur dia.

Baca juga: Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Hasto berdalih, partainya bisa mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lainnya. Ini diklaim karena besarnya dukungan rakyat terhadap PDI-P.