Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, tidak ada keterlibatan Istana dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Ngabalin menegaskan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi membenahi persoalan bangsa yang belum selesai.

"Tidak ada. Yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai," ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/5/2022).

"Seperti pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada," ujar dia.

Baca juga: Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Menurut Ngabalin, ketika para ketua umum parpol kemudian memainkan peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, hal tersebut boleh-boleh saja.

Sebab, parpol punya kewenangan melakukannya. "Untuk presiden seperti tadi saya katakan konsentrasi kerja tetap pada penyelesaian program strategis nasional dua tahun ini," kata dia.

Sebelumnya, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio mempertanyakan apakah ada campur tangan Istana dalam pertemuan tiga ketua umum partai politik (parpol) pada 12 Mei.

Sebab, Ketua Umum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini sama-sama berada di pemerintahan.

Selain itu, ketiga parpol tersebut masih jadi bagian koalisi pemerintah.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Satu sedang di ujung tanduk, satu lagi baru ditinggal tokoh sentral, yang satu lagi enggak jelas arahnya ke mana karena ada isu bahkan ketua umum mau dilengserkan, kasus macam-macamlah," ujar Hendri.

"Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh, kemudian parpol ? Dan itu tadi pertanyaan terbesar, ini ada arahan istana atau tidak?" kata dia.

Baca juga: PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Hendri mengatakan, saat ini semakin mudah untuk curiga mengingat sebelumnya ada wacana presiden menjabat selama tiga periode dan penambahan masa jabatan presiden.

Dengan demikian, saat ada gerakan koalisi dari pihak yang ada di Istana, perlu dicari tahu latar belakangnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PAN dan PPP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Selepas pertemuan itu, Airlangga menyatakan partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.

"Tentu kita akan juga membuat program keres depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," kata dia.

Baca juga: Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut juga akan berlanjut hingga tingkat daerah.

Dia menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Kamis.

Sehari selepas pertemuan, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan telah sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu.