Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Kompas.com - 22/05/2022, 19:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan MPR, DPR, DPD, maupun Partai Golkar kehilangan besar atas wafatnya mantan Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris, Minggu (22/5/2022).

Bambang mengatakan, Fahmi Idris merupakan sosok teladan bagi Partai Golkar.

"Tentu ini kehilangan besar bagi kami di parlemen maupun di Partai Golkar. Beliau sosok yang menjadi teladan kami, baik sebagai politisi maupun pengusaha ataupun tokoh pergerakan," ujar Bambang saat ditemui di rumah duka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu.

Bambang menyebut Fahmi Idris sebagai tokoh tiga zaman karena telah memberi warna di tiap era pemerintahan.

Baca juga: Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

"Memberikan warna bagi bangsa ini dari mulai Orde Lama ke Orde Baru, dari mulai Orde Baru ke Orde Reformasi. Semoga beliau diberikan jalan yang lapang oleh Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pihaknya akan tetap konsisten berjuang seperti Fahmi Idris yang jujur dan membela masyarakat demi memenuhi rasa keadilan.

Bambang juga mengatakan Fahmi Idris merupakan salah satu mentornya di dunia politik.

"Sosoknya humble, rendah hati, dan mendidik adik-adiknya. Memberikan keteladanan yang sejauh yang saya tahu beliau tekun dalam menjalankan amanah, dua kali menjadi menteri maupun sebagai politisi," tekan Bambang.

Sementara itu, Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan dirinya memiliki banyak kenangan bersama Fahmi Idris.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat ditemui di rumah duka Fahmi Idris pada Minggu (22/5/2022). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat ditemui di rumah duka Fahmi Idris pada Minggu (22/5/2022).
"Detik-detik akhir saya masih terus berkomunikasi. Tapi dulu waktu beliau menteri, saya anggota DPR, baru pertama kali di Komisi VI kunjungan ke Korea, saya waktu masuk zaman itu sulit, sehingga diperiksa 2 jam," kenang Zulhas.

"Bang Fahmi mendampingi saya 2 jam, sebagai Menteri Perindustrian, kalau tak salah saya Komisi VI, itu saya paling berkesan, 2 jam nungguin saya, cuma berdua saja, diperiksa akhirnya lolos juga masuk ke Korea," sambungnya.

Fahmi Idris meninggal dunia pada Minggu. Kabar duka itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Dave mengatakan, Fahmi meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.

Fahmi dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang tadi.

Baca juga: Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Fahmi Idris pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia duduk sebagai Menperin pada 2005 hingga 2009.

Sebelumnya, almarhum dipercaya SBY sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2004 hingga 2005.

Di masa Presiden BJ Habibie, Fahmi juga menjabat sebagai Menakertrans (1998-1999).

Politisi senior Partai Golkar meninggalkan seorang istri dan dua anak serta dua menantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com