Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Lebih Ingin Bangun Koalisi Nasionalis-Religius daripada Gandeng Partai Islam

Kompas.com - 14/05/2022, 18:19 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian membenarkan bahwa pihaknya lebih ingin membangun koalisi partai politik (parpol) yang mengusung nasionalis-religius dibandingkan dengan parpol Islam.

Menurut dia, nasionalis-religius menjadi salah satu penopang penting negara Indonesia.

"Betul (lebih nasionalis religus dibanding dengan parpol Islam). Karena secara historis kita ingin menyatukan semua komponen bangsa ini. Jadi sejarahnya bahwa nasionalis dan religius ini adalah salah satu pilar penting penopang bangsa ini," ujar Pipin dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Perahu Kosong Koalisi Golkar, PAN, PPP dan Beratnya Rivalitas Pilpres 2024

Pipin menuturkan, kurang tepat dalam pemilu nanti terdapat poros nasionalis dan poros Islam.

Kondisi itu dinilainya dapat membuka peluang politik identitas yang semakin melebar.

"Kita semua ingin sama-sama membangun bangsa. Kita ingin fokus duduk sama-sama selesaikan persoalan bangsa," kata dia.

Disinggung soal sosok capres ideal untuk Pemilu 2024 bagi PKS, Pipin menilai bisa dari kalangan nasionalis maupun militer.

Baca juga: Wagub DKI Tak Masalah JIS Digunakan untuk Kampanye Pemilu 2024

Sementara itu, terkait persiapan koalisi pada pemilu mendatang, Pipin menyebutkan bahwa partainya masih menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.

"Termasuk dengan Partai Demokrat, dengan PAN juga sama, dengan PDI-P juga ada tim yang kami siapkan untuk komunikasi. Sehingga saya kira masih cair. Dan belum mengerucut satu nama dalam waktu dekat," jelas Pipin.

"Kita memang butuh waktu di PKS. Kami pendekatan kepada pemilih, kader dan lainnya ini sangat kompleks sehingga dari mereka, lalu dibahas ke pengurus DPP, lu ke Majelis Syuro PKS kita ingin prosesnya partisipatif, melibatkan semua pihak," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com