Kompas.com - 14/05/2022, 18:04 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyindir adanya oligarki pemodal yang memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selayaknya partai politik (parpol)

Masinton meminta pihak tertentu agar tak memanfaatkan BUMN seperti parpol, yakni digunakan untuk pencitraan diri.

"Jangan menanfaatkan fasilitas negara, BUMN digunakan seperti parpol untuk pencitraan diri. Itu enggak boleh ada itu," ujar Masinton dalam diskusi daring bertajuk "Kasak-kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Kementerian BUMN Beri Rumah untuk Korban Tragedi Trisakti, Erick Thohir: Payungnya Kemanusiaan Jangan Dilihat Politis

"Partai BUMN itu, dia memanfaatkan BUMN itu seperti parpol. Di mana-mana fotonya mejeng. Banyakan wajah menteri narsis ketimbang wajah presiden. Bayangin saja," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton mengharapkan agar parpol jangan memberikan tiket kepada oligarki pemodal yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden (capres/cawapres).

Menurut Masinton, siapapun capres/cawapres yang diusung dalam pemilu harus merupakan kader parpol.

Baca juga: Apakah Koalisi Indonesia Bersatu Bentukan Golkar, PAN dan PPP Memenuhi Syarat Mengusung Capres di Pilpres 2024?

"Tugas parpol hari ini harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte parpol. Ini yang merusak negara. Dia tidak mau keringetan membangun parpol dengan andalkan duit dia bisa dikte, beli parpol," ujarnya.

"Parpol jangan jadi penjual tiket membuka loket untuk oligarki pemodal yg bisa dikte dan beli. Jangan berubaha jadi partai dagang atau koalisi dagang. Jadi di orang yang mencalonkan tadi harus masuk parpol," tegas Masinton.

Oleh karena itu, Masinton meminta para elite parpol harus menjaga marwah kepartaian, Yang mana telah ditegaskan bahwa capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol.

Baca juga: Kasus Bupati Bogor Ade Yasin, Opini WTP BPK Dinilai Ajang Pencitraan

"Kecuali terhadap figur yang berasal dari institusi yang haknya dibtasi UU, misal TNI, Polri kalau dicalonkan masyarakat, parpol boleh akomodasi itu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang ingin dicalonkan, dia harus masuk parpol-lah," jelas Masinton.

Meski demikian, Masinton menegaskan bahwa saat ini parpol-parpol di Tanah Air masih steril dari oligarki pemodal.

Sehingga dia mengharapkan kondisi ini tetap bisa dijaga

"Jangan sampai ya itu tadi didikte oleh kepentingan modal, tadi yang anggap parpol bisa dibeli itu yang membuat politik kita enggak punya warna dan marwah," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.