JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah masih lebih fokus pada persoalan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan wacana presiden tiga periode.
Survei ini mencatat, sebanyal 56,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode.
Sementara, 40,7 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah lebih fokus pada wacana tersebut, dan 2,4 persennya tidak tahu.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat
"Artinya, empat dari 10 responden menilai pemerintah memberikan perhatian berlebih pada isu politik saat masyarakat resah dengan masalah ekonomi rumah tangga," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).
Survei ini juga merekam kondisi penilaian masyarakat mengenai fokusnya pemerintah pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat.
Seiring dengan wacana presiden tiga periode, masyarakat ternyata menilai pemerintah tidak lebih fokus pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi.
Meski demikian, keberpihakan pemerintah pada diskursus politik juga tercermin dalam hasil jajak pendapat ini.
"Sebanyak 42,3 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan dengan ekonomi masyarakat," ujar Arita.
Sementara itu, responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu lebih besar, yaitu 56,8 persen. Kemudian yang menjawab tidak tahu sebesar 0,9 persen.
Litbang Kompas berpandangan bahwa wacana presiden tiga periode bertautan dengan usulan penundaan pemilu 2024. Hal ini juga dinilai menimbulkan gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan.
Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Belum Transparan
"Gelombang demonstrasi pun mengambil narasi dalam lini masa krisis bahan pokok dan krisis kepemimpinan. Massa yang umumnya mahasiswa, turun ke jalan berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menuntut penyelesaian masalah kenaikan harga kebutuhan pokok," pungkas Arita.
Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.