Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 4 dari 10 Responden Nilai Pemerintah Fokus pada Isu Politik Saat Warga Resah soal Ekonomi

Kompas.com - 25/04/2022, 07:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah masih lebih fokus pada persoalan kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan wacana presiden tiga periode.

Survei ini mencatat, sebanyal 56,9 persen responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah lebih fokus pada wacana presiden tiga periode.

Sementara, 40,7 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah lebih fokus pada wacana tersebut, dan 2,4 persennya tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat

"Artinya, empat dari 10 responden menilai pemerintah memberikan perhatian berlebih pada isu politik saat masyarakat resah dengan masalah ekonomi rumah tangga," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).

Survei ini juga merekam kondisi penilaian masyarakat mengenai fokusnya pemerintah pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat.

Seiring dengan wacana presiden tiga periode, masyarakat ternyata menilai pemerintah tidak lebih fokus pada isu politik dibandingkan kondisi ekonomi.

Meski demikian, keberpihakan pemerintah pada diskursus politik juga tercermin dalam hasil jajak pendapat ini.

"Sebanyak 42,3 persen responden setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah lebih fokus pada persoalan politik elite dibandingkan dengan ekonomi masyarakat," ujar Arita.

Sementara itu, responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu lebih besar, yaitu 56,8 persen. Kemudian yang menjawab tidak tahu sebesar 0,9 persen.

Litbang Kompas berpandangan bahwa wacana presiden tiga periode bertautan dengan usulan penundaan pemilu 2024. Hal ini juga dinilai menimbulkan gelombang demonstrasi beberapa waktu belakangan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Publik Nilai Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Belum Transparan

"Gelombang demonstrasi pun mengambil narasi dalam lini masa krisis bahan pokok dan krisis kepemimpinan. Massa yang umumnya mahasiswa, turun ke jalan berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan menuntut penyelesaian masalah kenaikan harga kebutuhan pokok," pungkas Arita.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com