Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Ajak Masyarakat Dunia Jadikan Masjid Al Aqsa di Bawah Perlindungan Internasional

Kompas.com - 16/04/2022, 12:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan Kompleks Masjid Al Aqsa di bawah perlindungan internasional.

Sukamta meyakini, jika Masjid Al Aqsa berada di bawah perlindungan internasional, masyarakat Palestina dapat beribadah dengan tenang dan aman dari serangan pasukan Israel.

"Saya kira dengan banyaknya kekerasan yang dilakukan tentara Israel di Masjid Al Aqsa, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif mengajak masyarakat internasional untuk menjadikan kompleks Masjid Al Aqsa dibawah perlindungan internasional, ini untuk memastikan warga Palestina bisa lebih aman dan tenang dalam melaksakan ibadah," kata Sukamta dalam siaran pers, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Israel Serang Al-Aqsa: Masuki Masjid, Tembak dan Lukai Puluhan Orang

Sukamta berpendapat, kekarasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al Aqsa adalah tindakan keterlaluan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai, Israel semestinya menghormati status quo Yerusaalem dan Kompleks Masjid Al Aqsa.

Sukamta juga menyoroti ekskalasi kekerasan di Tepi Barat yang menewaskan warga Palestina maupun Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Baca juga: Kemenlu Kutuk Kekerasan Aparat Israel di Masjid Al-Aqsa

Menurut dia, hal ini merupakan akibat penggusuran rumah dan tanah warga Palestina di Sheikh Jarrah dan Silwan, padahal Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan dua wilayah itu sebagai bagian dari Palestina.

"Ini artinya Israel telah nyata melakukan pelanggaran hukum internasional. Berulang kali pelanggaran dilalukan oleh Israel tanpa adanya sanksi yang cukup ampuh dari PBB. Maka wajar kekerasan terus terjadi di Tepi Barat," ujar Sukamta.

Di samping itu, Sukamta juga menganggap wajar sikap warganet yang membandingkan tindakan tegas PBB dan negara maju saat menjatuhkan sanksi bagi Rusia akibat invasi ke Ukraina dengan Israel yang menjajah Palestina tapi tak mendapat sanksi berat.

"PBB dan komunitas internasional tentu sudah memahami tindakan internasional yang tidak adil telah memicu konflik berkepanjangan di berbagai wilayah di dunia," kata Sukamta.

"Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengambil peran sebagaimana dulu sebagai penggagas gerakan nonblok, untuk mendorong terbangunnya sistem internsional yang sejajar," imbuh dia.

Diberitakan, sedikitnya 152 warga Palestina terluka akibat bentrokan dengan polisi antihuru-hara di dalam kompleks masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pada Jumat (15/4/2022).

Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, sebagian besar warga Palestina yang terluka tersebut disebabkan terkena peluru karet, stun grenades, dan tongkat polisi.

Konfrontasi yang pecah di kompleks Al-Aqsa tersebut kembali memicu risiko menjadi konlfik yang lebih besar dan lebih luas seperti perang Gaza tahun lalu.

Ketegangan yang meningkat tahun ini sebagian disebabkan oleh Ramadhan yang bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi.

Dalam sebuah pernyataan, Kepolisian Israel mengatakan bahwa ratusan warga Palestina melemparkan petasan dan batu ke arah pasukan mereka dan menuju area ibadah Yahudi di Tembok Barat di Kota Tua setelah shalat subuh.

Polisi Israel lantas memasuki kompleks Al-Aqsa untuk membubarkan kerumunan dan memungkinkan jemaah lainnya meninggalkan tempat itu dengan "aman".

Kementerian Luar Negeri Palestina, mengacu pada kekerasan di kompleks suci itu, mengatakan bahwa pihaknya menuntut Israel bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, meminta komunitas internasional untuk segera turun tangan guna menghentikan agresi Israel terhadap masjid Al-Aqsa dan mencegah hal-hal di luar kendali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com