Kompas.com - 16/04/2022, 10:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo soal capaiannya dalam membangun jalan tol menuai pro dan kontra.

Jokowi mengaku berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer selama 7 tahun kepemimpinannya.

Angka ini, klaim dia, jauh lebih besar ketimbang capaian presiden-presiden sebelumnya, yakni 780 kilometer jalan tol selama 40 tahun.

"Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, sampai Sulawesi," tulis Jokowi melalui akun Twitter resminya, @jokowi, Jumat (14/4/2022).

"Berapa panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900 km," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Pamer Pembangunan Jalan Tol: 1.900 Km dalam 7 Tahun

Lantas, benarkah klaim Jokowi itu?

Pembangunan jalan tol dari masa ke masa

Menurut buku Informasi Statistik Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.100 kilometer hingga tahun 2019.

Selama 1978-2014, pembangunan jalan tol di Indonesia mencapai 802 kilometer.

Sementara, pada era kepemimpinan Jokowi 2015-2019, panjang jalan tol yang dibangun mencapai 1.298 kilometer.

Berikut rinciannya:

1978-1998 (20 tahun)

  • Total panjang jalan tol: 561 kilometer
  • Trans Sulawesi: 6 kilometer
  • Trans Sumatera: 43 kilometer
  • Non Trans Jawa: 85 kilometer
  • Jabodetabek: 138 kilometer
  • Trans Jawa: 289 kilometer

1999-2004 (5 tahun)

  • Total panjang jalan tol: 13 kilometer (Jabodetabek)

2005-2014 (9 tahun)

  • Total panjang jalan tol: 228 kilometer
  • Tans Sulawesi: 12 kilometer
  • Trans Jawa: 63 kilometer
  • Jabodetabek: 67 kilometer
  • Non Trans Jawa: 77 kilometer

2015-2019 (4 tahun)

  • Total panjang jalan tol: 1.298 kilometer
  • Jabodetabek: 43 kilometer
  • Kalimantan: 65 kilometer
  • Non Trans Jawa: 77 kilometer
  • Trans Sumatera: 427 kilometer
  • Trans Jawa: 705 kilometer

Bandingkan dengan pembangunan jalan negara

Pernyataan Jokowi soal capaian pembangunan jalan tol itu menuai kritik. Sejumlah pihak membandingkan capaian pembangunan jalan negara di era Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya.

Capaian Jokowi dalam membangun jalan negara disebut-sebut tak lebih besar dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Benarkah demikian?

Baca juga: Jokowi Resmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Berharap Mudik Masyarakat Lebih Lancar

Berikut data panjang jalan negara dari masa ke masa menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini bersumber dari Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota

Panjang jalan hingga 1999

  • Jalan negara: 26.271 kilometer
  • Jalan provinsi: 38.914 kilometer
  • Jalan kabupaten/kota: 283.207 kilometer
  • Total: 348.392 kilometer

Panjang jalan hingga 2005

  • Jalan negara: 34.628 kilometer
  • Jalan provinsi: 40.125 kilometer
  • Jalan kabupaten/kota: 316.255 kilometer
  • Total: 391.008 kilometer

Panjang jalan hingga 2014

  • Jalan negara: 46.432 kilometer
  • Jalan provinsi: 53.528 kilometer
  • Jalan kabupaten/kota: 417.793 kilometer
  • Total: 517.753 kilometer

Panjang jalan hingga 2020

  • Jalan negara: 47.024 kilometer
  • Jalan provinsi: 54.845 kilometer
  • Jalan kabupaten/kota: 446.497 kilometer
  • Total: 548.366 kilometer
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.