Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SPIN: Kepuasan terhadap Pemerintah Turun akibat Isu Ekonomi dan Politik

Kompas.com - 13/04/2022, 17:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menurun akibat sejumlah isu teraktual. Khususnya, ekonomi dan politik. 

Dalam survei SPIN selama empat bulan terakhir, responden yang puas terhadap pemerintah sempat meningkat dari 43,7 persen (November 2021) ke 49 persen pada Desember 2021 hingga 52,4 persen pada Januari 2022 lalu.

Namun, per Februari 2022, angka itu justru mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir, yakni 41,4 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Jokowi Bakal Terbitkan Perpres Terkait Pengadaan Logistik Pemilu

Sementara itu, jumlah responden yang mengaku sangat puas per Februari 2022 sebanyak 5,5 persen.

Sehingga, berdasarkan survei SPIN, tingkat kepuasan publik pada pemerintah saat ini sebesar 46,9 persen.

"Secara umum, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2022 masih memuaskan," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Sementara, sebanyak 21,1 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen sangat tidak puas.

Penurunan ini, kata Igor, bisa jadi respons publik terhadap penyelesaian beberapa isu di bidang ekonomi, politik, dan HAM yang mengemuka pada Februari-Maret 2022.

Konsekuensinya terjadi peningkatan sentiment negatif terhadap peemrintah

Pada isu ekonomi, ketidakpuasan paling besar terjadi pada isu langkanya minyak goreng, disusul dengan kenaikan harga bahan pokok.

Jumlah responden yang tidak puas karena langkanya minyak goreng tembus 80 persen, sedangkan ketidakpuasan akibat naiknya harga bahan pokok mencapai 75,2 persen.

Sementara itu, pada isu politik, ketidakpuasan tertinggi akibat isu penundaan pemilu 2024 (70,4 persen), disusul penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode (65,2 persen).

“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu yang berdampak langsung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik,”jelas Igor.

Baca juga: Survei SPIN Sebut Loyalis Jokowi Akan Berpaling ke Ganjar dan Prabowo pada 2024

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 “melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner” ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com