KPU Sebut Anggaran Pemilu 2024 Bisa Diefisienkan dengan Sejumlah Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diusulkan KPU masih bisa diefisienkan. Efisiensi itu dibarengi dengan sejumlah catatan. 

"Tentu saja efisiensi ini masih sangat mungkin kita peroleh atau kita raih lagi dengan beberapa catatan, setidak-tidaknya ada dua hal penting yang ingin kami sampaikan," kata Hasyim dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).

Pertama, Hasyim berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengadaan infrastruktur berupa kantor atau gudang bagi KPU.

Baca juga: Rabu Besok, Bawaslu RDP dengan DPR Bahas PKPU dan Anggaran Pemilu

Sebab, saat ini banyak KPU-KPU di daerah yang masih menyewa kantor atau kondisi kantornya tidak layak sehingga KPU membutuhkan anggaran untuk penyediaan infrastruktur.

"Mengapa anggaran besar? Karena keperluan yang diperlukan di kepemiluan dalam hal ini pandangan KPU bukan sekedar aspek elektoral tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur seperti kantor, kemudian gudang," ujar Hasyim.

Menurut Hasyim, anggaran penyediaan infrastruktur itu umumnya baru mendapat respons positif jika diajukan saat mendekati masa pemilu.

Hasyim melanjutkan, di tengah situasi pandemi, KPU juga mesti memberi fasilitas kesehatan kepada penyelenggara hingga tingkat KPPS sehingga anggaran Pemilu 2024 cenderung membengkak.

Ia menuturkan, pada Pilkada 2020 lalu, layanan kesehatan bagi penyelenggara pemilu dianggarkan melalui APBN.

"Tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara pilkada itu difasiitasi sepenuhnya oleh pemerintah daerahnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Hasyim berharap, pemerintah dapat memfasilitasi kebutuhan layanan kesehatan tersebut sehingga KPU dapat berfokus pada anggaran yang menyangkut aspek elektoral.