Salin Artikel

Survei SPIN: Kepuasan terhadap Pemerintah Turun akibat Isu Ekonomi dan Politik

Dalam survei SPIN selama empat bulan terakhir, responden yang puas terhadap pemerintah sempat meningkat dari 43,7 persen (November 2021) ke 49 persen pada Desember 2021 hingga 52,4 persen pada Januari 2022 lalu.

Namun, per Februari 2022, angka itu justru mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir, yakni 41,4 persen.

Sementara itu, jumlah responden yang mengaku sangat puas per Februari 2022 sebanyak 5,5 persen.

Sehingga, berdasarkan survei SPIN, tingkat kepuasan publik pada pemerintah saat ini sebesar 46,9 persen.

"Secara umum, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2022 masih memuaskan," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Sementara, sebanyak 21,1 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen sangat tidak puas.

Penurunan ini, kata Igor, bisa jadi respons publik terhadap penyelesaian beberapa isu di bidang ekonomi, politik, dan HAM yang mengemuka pada Februari-Maret 2022.

Konsekuensinya terjadi peningkatan sentiment negatif terhadap peemrintah

Pada isu ekonomi, ketidakpuasan paling besar terjadi pada isu langkanya minyak goreng, disusul dengan kenaikan harga bahan pokok.

Jumlah responden yang tidak puas karena langkanya minyak goreng tembus 80 persen, sedangkan ketidakpuasan akibat naiknya harga bahan pokok mencapai 75,2 persen.

Sementara itu, pada isu politik, ketidakpuasan tertinggi akibat isu penundaan pemilu 2024 (70,4 persen), disusul penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode (65,2 persen).

“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu yang berdampak langsung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik,”jelas Igor.

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 “melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner” ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/17345641/survei-spin-kepuasan-terhadap-pemerintah-turun-akibat-isu-ekonomi-dan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.