Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Unjuk Rasa Mahasiswa dan Publik yang (Kadung) Tak Percaya

Kompas.com - 13/04/2022, 12:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

GELOMBANG aksi unjuk rasa kembali membahana. Para mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan menyuarakan beragam tuntutan. Salah satunya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mahasiswa akhirnya angkat suara. Tak terima dengan wacana ‘top up’ kekuasaan yang disuarakan elite politik belakangan, mahasiswa pun turun ke jalan. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi menggelar aksi demonstrasi.

Mereka gerah dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan di saat rakyat tengah kesulitan. Pandemi belum pergi, ekonomi masyarakat belum pulih kembali tetapi elite politik yang mabuk kekuasaan justru meributkan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Baca juga: Demo 11 April di DPR Ricuh, Pangdam Jaya: Saya Harap Unjuk Rasa Ini yang Terakhir

Berbagai cara diupayakan, mulai dari ‘tektok’ an antarmenteri dan ketua umum partai anggota koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengerahkan dan memobilisasi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ‘versi Kemendagri’. Kabarnya, dana ratusan miliar rupiah sudah disiapkan agar rencana ini bisa terealisasi.

Wacana yang dipelihara

Sejak masa kepemimpinan Jokowi periode kedua ini, isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir beberapa kali. Presiden Jokowi juga sudah memberikan tanggapan atas wacana ini. Namun, sikap Jokowi dinilai tak sama dalam menyikapi. Saat isu ini muncul pertama kali pada 2019, Jokowi dengan tegas menolak. Pun saat isu ini muncul kembali pada 2021.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan Jokowi saat isu ini ramai kembali tahun ini. Kali ini sikap Jokowi atas wacana itu tak terang dan tak lantang. Jokowi memang menyatakan akan tunduk pada konstitusi. Namun pernyataan Jokowi tak hanya sampai di sini. Dengan dalih demokrasi, Jokowi mengaku tak bisa melarang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

Pernyataan Jokowi ini dinilai tak tegas dan tak lugas. Jokowi dianggap memberi angin dan membiarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan terus berkembang.

Tak percaya

Presiden Jokowi sudah meminta para pembantunya tak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Hal itu ia sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana. Namun, sepertinya publik tak percaya begitu saja. Pasalnya, ‘permintaan’ Jokowi di depan para menteri dan pimpinan sejumlah institusi ini dinilai bias dan tak tegas.

Aksi unjuk rasa yang digelar para mahasiswa di berbagai kota dianggap sebagai bukti nyata jika rakyat tak percaya begitu saja dengan janji penguasa. Mereka masih ragu dengan komitmen Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Jokowi mestinya secara tegas menyatakan tidak akan memperpanjang masa jabatan dan menolak ide presiden tiga periode.

Jika sejak awal Jokowi secara tegas menyatakan dan menyampaikan itu ke publik, tentu tidak akan memicu polemik. Wacana tiga periode, perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu juga akan tutup buku. Elite di lingkaran Jokowi juga tidak akan lagi berani melakukan manuver politik dengan berbagai taktik.

Baca juga: Profil Ade Armando, Pegiat Media Sosial dan Dosen UI yang Dikeroyok Saat Demonstrasi 11 April

Janji Presiden Jokowi untuk tetap menggelar Pemilu Serentak di tahun 2024 belum membuat masyarakat sepenuhnya lega. Apalagi, pernyataan itu dilontarkan jelang aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa. Ketidakpercayaan publik kepada Jokowi ini muncul akibat ulah orang-orang di sekeliling Jokowi yang dinilai insubordinasi.

Janji Jokowi

Sehari setelah aksi demonstrasi, Presiden Jokowi melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022 – 2027. Tak hanya itu, di forum itu Jokowi juga menegaskan kembali pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024 dan persiapan akan dimulai pada Juni tahun ini.

Apakah pernyataan Jokowi ini akan mengakhiri spekulasi dan polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan? Lalu, apa yang akan dilakukan civil society dan mahasiswa guna memastikan janji Jokowi ini terealisasi? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (13/4/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com