Unjuk Rasa Mahasiswa dan Publik yang (Kadung) Tak Percaya

Mahasiswa akhirnya angkat suara. Tak terima dengan wacana ‘top up’ kekuasaan yang disuarakan elite politik belakangan, mahasiswa pun turun ke jalan. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi menggelar aksi demonstrasi.

Mereka gerah dengan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan di saat rakyat tengah kesulitan. Pandemi belum pergi, ekonomi masyarakat belum pulih kembali tetapi elite politik yang mabuk kekuasaan justru meributkan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Berbagai cara diupayakan, mulai dari ‘tektok’ an antarmenteri dan ketua umum partai anggota koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengerahkan dan memobilisasi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ‘versi Kemendagri’. Kabarnya, dana ratusan miliar rupiah sudah disiapkan agar rencana ini bisa terealisasi.

Wacana yang dipelihara

Sejak masa kepemimpinan Jokowi periode kedua ini, isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah bergulir beberapa kali. Presiden Jokowi juga sudah memberikan tanggapan atas wacana ini. Namun, sikap Jokowi dinilai tak sama dalam menyikapi. Saat isu ini muncul pertama kali pada 2019, Jokowi dengan tegas menolak. Pun saat isu ini muncul kembali pada 2021.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan Jokowi saat isu ini ramai kembali tahun ini. Kali ini sikap Jokowi atas wacana itu tak terang dan tak lantang. Jokowi memang menyatakan akan tunduk pada konstitusi. Namun pernyataan Jokowi tak hanya sampai di sini. Dengan dalih demokrasi, Jokowi mengaku tak bisa melarang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

Pernyataan Jokowi ini dinilai tak tegas dan tak lugas. Jokowi dianggap memberi angin dan membiarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan terus berkembang.

Tak percaya

Presiden Jokowi sudah meminta para pembantunya tak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Hal itu ia sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana. Namun, sepertinya publik tak percaya begitu saja. Pasalnya, ‘permintaan’ Jokowi di depan para menteri dan pimpinan sejumlah institusi ini dinilai bias dan tak tegas.

Aksi unjuk rasa yang digelar para mahasiswa di berbagai kota dianggap sebagai bukti nyata jika rakyat tak percaya begitu saja dengan janji penguasa. Mereka masih ragu dengan komitmen Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Jokowi mestinya secara tegas menyatakan tidak akan memperpanjang masa jabatan dan menolak ide presiden tiga periode.

Jika sejak awal Jokowi secara tegas menyatakan dan menyampaikan itu ke publik, tentu tidak akan memicu polemik. Wacana tiga periode, perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu juga akan tutup buku. Elite di lingkaran Jokowi juga tidak akan lagi berani melakukan manuver politik dengan berbagai taktik.

Janji Presiden Jokowi untuk tetap menggelar Pemilu Serentak di tahun 2024 belum membuat masyarakat sepenuhnya lega. Apalagi, pernyataan itu dilontarkan jelang aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa. Ketidakpercayaan publik kepada Jokowi ini muncul akibat ulah orang-orang di sekeliling Jokowi yang dinilai insubordinasi.

Janji Jokowi

Sehari setelah aksi demonstrasi, Presiden Jokowi melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022 – 2027. Tak hanya itu, di forum itu Jokowi juga menegaskan kembali pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024 dan persiapan akan dimulai pada Juni tahun ini.

Apakah pernyataan Jokowi ini akan mengakhiri spekulasi dan polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan? Lalu, apa yang akan dilakukan civil society dan mahasiswa guna memastikan janji Jokowi ini terealisasi? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (13/4/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.