Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Ajak Semua Pihak Atasi Penyebaran Hoaks dan Konten Negatif di Ruang Digital

Kompas.com - 02/04/2022, 16:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, ruang digital kerap menjadi wadah penyebaran hoaks dan berbagai konten negatif.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan pada acara Gala Premiere Salam Campaign yang diselenggarakan bersama oleh Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP (United Nations Development Programme) pada Jumat (1/4/2022).

“Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Ruang digital telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif,” imbuh dia.

Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat sehingga berpotensi mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional.

Terkait hal itu, dia menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian, bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta di ruang digital.

Namun, Mahfud menambahkan, pemerintah tak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Menurut dia, diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks dan konten-konten kekerasan lainnya di ruang digital.

Karena itu, Mahfud menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat.

“Dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital.

Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperkuat guna menjaga ruang digital yang beragam, toleran, dan damai.

“Kepada Wahid Foundation, Google Indonesia dan UNDP, pemerintah akan terus mendukung upaya bersama ini, dan ke depan tentunya kita tidak saja berhenti dengan menghasilkan karya-karya positif ini, tetapi juga memikirkan bagaimana jangkauannya dapat lebih luas lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Menurut Yenny, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar seharusnya bisa mempraktikan toleransi. Apalagi, sejak lahir warga Indonesia sudah dikelilingi oleh keberagaman.

“Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” ungkap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com