Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Harap Ibadah Puasa Ramadhan 1443 Hijriah Jadi Simbol Kebersamaan Bangsa

Kompas.com - 01/04/2022, 20:23 WIB
Tatang Guritno,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag), Yoqut Cholil Qoumas, berharap ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah menjadi simbol kebersamaan bangsa. 

Hal itu disampaikan Yaqut setelah memimpin sidang isbat pada Jumat (1/4/2022) dan mengumumkan bahwa 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada hari Minggu (3/4/2022).

“Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia dan kebersaamaan ini mudah-mudahan menjadi kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa,” ucap Yoqut.

Yoqut meminta umat Islam menjalankan ibadah puasa bersama.

Baca juga: 1 Ramadhan Ditetapkan Hari Minggu, Menag Harap Umat Islam Dapat Jalankan Puasa Bersama

“Kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama,” katanya.

Sidang isbat dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadhan 1443 Hijriah.

Tahap kedua adalah rukyatul hilal (konfirmasi posisi hilal) yang dilakukan Tim Kemenag pada 78 lokasi di seluruh Indonesia.

Terakhir, memaparkan hasil sidang isbat secara terbuka.

Sore tadi Peneliti Astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin mengungkapkan posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria Ramadhan 1443 Hijriah. Sebab posisinya baru berada di ketinggian 1 hingga 2 derajat dan belum nampak di seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan kerentuan para menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), kondisi itu belum memenuhi syarat penentuan bulan Ramadhan. Dengan mengacu pada ketentuan itu, awal bulan baru dipastikan jika ketinggian hilal berada di ketinggian 3 derajat sampai 6,4 derajat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com