Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Negara Penolak Putin di KTT G20 Bertambah, RI Diminta Tawarkan Negosiasi Gencatan Senjata Rusia

Kompas.com - 01/04/2022, 13:01 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bisa menawarkan jalan tengah terkait dengan penolakan beberapa negara-negara mengenai rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 Indonesia, November mendatang.

Harapannya, seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 bisa menghadiri KTT tersebut.

Hikmahanto menilai, kehadiran Putin dan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 penting bagi Indonesia.

"Soalnya bagi Indonesia ini even besar yang menelan biaya besar. Indonesia tidak mau dicatat oleh sejarah sebagai negara yang tidak berbuat ketika perekonomian di dunia terancam oleh perang," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Rusia Tanggapi Kemungkinan Pertemuan Putin dan Zelensky untuk Akhiri Perang

Seperti diketahui, kian banyak pimpinan negara dan pemerintahan yang menyuarakan penolakan kehadiran Putin di forum tersebut.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tak ingin melihat Putin di pertemuan G20 tahun ini dengan alasan invasi Rusia ke Ukraina.

Hikmahanto mengatakan, Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa memberikan penawaran kepada negara-negara yang menolak, yakni menjanjikan negosiasi agar Rusia bisa melakukan gencatan sejata dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Tapi sebagai kontra prestasi mereka akan hadir mengingat yang dibicarakan adalah perekonomian dunia," ujar Hikmahanto.

Bila perlu, menurut dia Presiden Joko Widodo melakukan kontak langsung dengan Presiden AS Joe Biden, serta kepala negara lain di kubu barat yang menolak kehadiran Putin.

Setelah melakukan perundingan dengan kubu barat, Indonesia perlu segera bertemu dengan Rusia untuk membahas gencatan senjata.

Baca juga: Menhan Inggris: Putin Tinggal Dalam Sangkar yang Diciptakan Sendiri

"Apa yg diinginkan oleh Rusia agar terjadi gencatan senjata. Nanti Indonesia akan bawa hal tersebut ke pihak-pihak yang ingin Rusia sampaikan," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi telah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov.

Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai isu Ukraina. Kepada Lavrov, Retno menyampaikan pentingnya menyelesaikan perang yang berdampak pada kemanusiaan serta pemulihan ekonomi global.

"Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa," ujar Retno saat memberikan keterangan pers, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com