Kritik APDESI yang Dukung Jokowi 3 Periode, Perludem: Kades Seharusnya Paham Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik sejumlah kepala desa yang menyatakan dukungan agar Presiden RI Joko Widodo kembali menjabat untuk periode ketiga.

Dukungan ini sebelumnya mengemuka saat kegiatan Silaturahim Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa menegaskan, sebanyak apa pun aspirasi publik untuk mendukung Jokowi kembali menjabat presiden, hal itu tidak dapat digunakan sebagai dalih mengubah batas-batas yang telah ditetapkan konstitusi.

"Kepala desa bagian dari unsur pemerintahan di tingkat desa, seharusnya memahami kita bernegara punya konstitusi," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Perludem: Seharusnya Pemimpin yang Bijak Mengoreksi Itu

Masalah semakin panjang karena dukungan dari Apdesi untuk Jokowi menjabat tiga periode bukan hanya bersifat nonformal, melainkan akan berujung deklarasi resmi setelah Idul Fitri.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya saat dijumpai media usai acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022.

Surta mengeklaim banyak kepala desa merasa perlu mendukung Jokowi untuk kembali menjabat lantaran telah mengabulkan banyak permintaan kepala desa.

"Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat di tingkat desa khawatirnya akan membuat masyarakat jadi tergiring. Padahal kita sudah punya jadwal pemilu, sudah ditentukan pemerintah, KPU, dan DPR," ungkap Khoirunnisa.

Baca juga: Apdesi: Tak Ada yang Arahkan Kami Dukung Jokowi 3 Periode, Termasuk Pak Luhut

Terlebih, para kepala desa sebetulnya dilarang berpolitik praktis, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Desa.

"Presiden sudah bilang beberapa waktu lalu, taat, patuh, tunduk pada konstitusi. Seharusnya tidak (ada pejabat yang) mencoba mewacanakan isu tiga periode ini lagi," ujar Khoirunnisa.

Jokowi yang hadir dalam hajat Apdesi di Istora Senayan juga dikritik karena tak mengambil tindakan untuk mengoreksi dukungan-dukungan semacam itu.

"Misalnya pun banyak kelompok masyarakat yang punya aspirasi menginginkan Jokowi tiga periode, justru itu yang seharusnya pemimpin yang bijak harusnya mengoreksi itu," kata Khoirunnisa.