Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: 220 Juta Penduduk Akan Tinggal di Perkotaan, Membangun Kota Sehat Jadi Keharusan

Kompas.com - 28/03/2022, 12:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, membangun kota sehat merupakan sebuah keharusan karena jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan terus bertambah, baik di dunia maupun di Indonesia.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Ma'ruf menyebutkan, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035.

"Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045. Maka, membangun kota sehat menjadi keharusan," kata Ma'ruf saat membuka Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia secara virtual, Senin (28/3/2022).

Ma'ruf menjelaskan, konsep kota sehat telah diperkenalkan oleh World Health Organization (WHO) sejak 1980-an sebagai pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan wilayah dan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Baca juga: Wapres: Di Tengah Krisis, Kebijakan Tak Populer Terkadang Harus Diambil

Indonesia, kata Ma'ruf, juga tidak mau tertinggal untuk mewujudkan kota sehat melalui program Kabupaten dan Kota Sehat yakni dengan parameter kabupaten dan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri pada 2005.

Namun, ia menegaskan, kota sehat tidak semata-mata didefinisikan oleh status, tetapi justru dari kesadaran dan upaya untuk meningkatkan berbagai tatanan kesehatan kota.

"Mulai dari kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, hingga tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, ketahanan pangan dan gizi, serta kehidupan sosial yang sehat," kata dia.

Ia menuturkan, situasi pandemi Covid-19 menjadi ujian sistem kesehatan di sebuah kota dalam dalam menghadapi beratnya beban penanganan pasien Covid-19.

Baca juga: Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Kota dan Komunitas Perkotaan

"Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana sistem layanan kesehatan yang kuat dan responsif harus dibangun serta bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus dibiasakan," ujar Ma'ruf.

Selain itu, konvergensi dan sinergi berbagai program prioritas juga menjadi faktor penentu, seperti percepatan penurunan stunting; penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak; serta penurunan prevalensi tuberkolosis.

Ia pun menekankan, visi besar membangun kabupaten dan kota sehat juga memerlukan dukungan multisektor dari kelompok dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.

"Saya berharap, dengan satu gerakan bersama, seluruh target yang terkait dengan pembangunan kesehatan kota dapat dicapai di tingkat wilayah kabupaten dan kota secara mandiri dan berkesinambungan," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com