Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba

Kompas.com - 24/03/2022, 20:53 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.comPenyelundupan sabu seberat 1.196 ton atau senilai Rp 1,43 triliun di Pantai Madasari, Desa Masawah, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat (Jabar) membuat banyak kalangan menjadi geram.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku geram dan meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tingkatkan persenjataan perang melawan narkoba.

Kasus narkoba ini sudah meresahkan. Para pelaku pun harus dihukum berat untuk menimbulkan efek jera,” ungkap Cucun Ahmad.

Cucun Ahmad pun mengapresiasi kinerja luar biasa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan jajarannnya karena berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkoba itu.

Baca juga: AS Minta Rusia Dikeluarkan dari G20, Anggota DPR: Indonesia Presidensi, Bukan Event Organizer

“Kami akan mengawal kasus ini hingga proses peradilan sehingga para pelaku bisa dihukum berat untuk menimbulkan efek jera,” ujar Cucun dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Ia menjelaskan, kasus penyalahgunaan narkoba adalah extradionary crime atau kejahatan luar biasa yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Tak hanya itu, Cucun mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar kartel terbesar narkoba dunia.

“Pangandaran menjadi pintu masuk penyelundupan sabu-sabu yang diduga dari jaringan internasional. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena bisa jadi Jawa Barat yang mempunyai garis pantai panjang akan menjadi pintu masuk peredaran narkoba jaringan internasional,” katanya.

Baca juga: KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai Saksi Kasus TPPU dan Gratifikasi Bupati Nonaktif Probolinggo

Jadi fokus pengawasan Komisi III DPR RI

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kini menjadi persoalan yang tak main-main. Maka dari itu, Komisi III DPR RI terus fokus untuk melakukan pengawasan.

Cucun menyebutkan, pihaknya selalu menanyakan perkembangan perang terhadap penyalahgunaan narkoba setiap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres).

“Sebab, sekali lagi dampak dari narkoba ini sungguh bahaya sekali bagi anak bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, Cucun berharap Polri terus meningkatkan upaya perang terhadap penyalahgunaan narkoba, baik dengan meningkatkan peralatan maupun kapasitas sumber daya manusianya.

Baca juga: Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab

“Maka kami akan kawal kasus ini di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan agar semua pelaku dihukum berat. Mereka harus mengungkapkan jaringan pengedar hingga ke bos mereka,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, ia pun berharap agar Polri mengembangkan kerja sama dengan International Police (Interpol) untuk mengejar para kartel yang sengaja memasukkan narkoba ke Indonesia.

“Kami dari Komisi III DPR akan melakukan back-up sepenuhnya baik dari sisi anggaran maupun regulasi agar perang narkoba yang dilakukan oleh Polri dan aparat penegak hukum lainnya dapat berhasil,” ungkapnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com