Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2022, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Indonesia tidak perlu menggubris adanya pertimbangan Amerika Serikat (AS) agar Rusia dikeluarkan dari G20.

Sebaliknya, Indonesia sebagai presidensi G20 mampu mengambil momentum tersebut untuk membawa perdamaian atas konflik Rusia-Ukraina.

"Jangan lah, ya forum itu lah yang justru bisa kita manfaatkan," kata Effendi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Politisi PDI-P itu berpendapat, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat mengambil peran dalam pertemuan G20.

Baca juga: Putin Bakal Hadiri KTT G20, Kemenlu: RI Selaku Presidensi Mengundang Semua Anggota

Sehingga, dalam perhelatan G20 tersebut, Indonesia tidak dipandang hanya sekadar pembuat sebuah acara atau event organizer.

"Nah kalau beliau tidak memanfaatkan, beliau hanya sebagai event organizer dong. Masa setingkat event organizer kita?," ucapnya.

Menurutnya, pertimbangan untuk mengeluarkan Rusia dari G20 juga tidak tepat.

Ia mengatakan, hal itu tidak mencerminkan langkah sebuah negara dalam diplomasi internasional.

"Enggak bisa dong, kalau kita dalam diplomasi internasional, bermain pendek begitu. Enggak bisa dong," tegasnya.

Baca juga: Niat Putin Hadiri KTT G20 di Bali Didukung China, Bagaimana Sikap Indonesia?

Lebih lanjut, Effendi menilai langkah yang tepat jika Rusia akan hadir dalam G20. Diketahui, Presiden Rusia pun berencana hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia mengingatkan, G20 harus menjadi forum yang menjadi media mendamaikan pihak yang bertikai, termasuk kaitannya dengan konflik Rusia-Ukraina.

Di sisi lain, ia mengatakan bisa saja forum itu tidak lagi bernama G20 jika Rusia tidak hadir.

"Harus, media ini kan tidak boleh mendiskreditkan untuk tidak menghadirkan (Rusia). Nanti kalau dia tidak dihadirkan, tidak diundang, ya bukan G20 dong namanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (22/3/2022), Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan memimpin tekanan pada Rusia untuk disingkirkan dari forum internasional atas langkah invasi ke Ukraina.

Baca juga: Putin Ngotot Hadiri KTT G20 di Bali, PM Australia Prihatin

"Mengenai pertanyaan G20, saya hanya akan mengatakan, kami percaya bahwa ini tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga internasional dan komunitas internasional," kata Jake Sullivan.

Sementara itu, China berbeda pandangan dengan AS.

China menggambarkan Rusia sebagai anggota penting G20.

China telah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia yang semakin terisolasi atas invasinya ke Ukraina, dengan ekonominya diikat oleh sanksi.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada wartawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.