Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Janji Kawal Kasus "Binary Option" di Bareskrim hingga Tuntas

Kompas.com - 24/03/2022, 15:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menegaskan, pihaknya berkomitmen mengawal kasus binary option yang sedang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hingga tuntas.

"Kita kawal, Komisi III akan kawal," tegas Pangeran ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Dia mengatakan, Komisi III akan menyampaikan keluhan korban penipuan berkedok binary option ini ke Bareskrim agar bisa mengembangkan kasus ini. 

"Ya kita sudah terima dan mereka menyampaikan persoalan terkait korban-korban Binomo. Insya Allah nantinya kita akan sampaikan pada saat rapat dengan Bareskrim," ujarnya.

Baca juga: Binary Option Dinilai sebagai TPPU Gaya Baru, Pengacara Korban Desak DPR Bikin Regulasi

Politisi PAN itu mengatakan, Komisi III akan menggelar rapat bersama Bareskrim Polri pada Senin (28/3/2022).

Sebelum rapat itu, kata dia, pihak korban binary option juga akan membuka siapa saja yang diduga menjadi mitra dalam kasus ini.

"Tadi mereka (kuasa hukum) akan menyampaikan ada puluhan atau bahkan ratusan afiliator (mitra) ya tadi ya. Nah nanti mereka sebelum tanggal 28 (akan) menyampaikan semua data terkait korban dan afiliator itu," jelasnya.

Baca juga: Polri Buka Hotline Kasus Robot Trading dan Binary Option, Korban Bisa Lapor ke WhatsApp 081213227296

Sebelumnya, Tim kuasa hukum korban binary option beserta para korban mendatangi gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Mereka datang untuk menemui Komisi III DPR dan menjelaskan perkembangan terkini kasus binary option.

Kuasa hukum korban binary option Finsensius Mendrofa berharap, Komisi III dapat menjadi mediator kepada Polri, terutama dalam mengungkap siapa pemilik aplikasi binary option, Binomo dan Quatex.

Baca juga: Jalani Pemeriksaan soal Kasus Binary Option Quotex, Istri Doni Salmanan: Mohon Doanya Ya Semua

Pasalnya, hingga kini belum terungkap siapa pemilik aplikasi itu.

"Yang kami laporkan ada dua pak, yang pertama platformnya, yang kedua afiliatornya. Sampai sekarang platformnya ini belum diungkap siapa di balik Binomo siapa dibalik Quatex ini. Kita belum tahu sampai sekarang ini," kata Finsensius dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR, Kamis.

Finsensius mengatakan, bila hal ini tak kunjung terungkap, maka korban akan terus berjatuhan.

Dia meyakini Bareskrim Mabes Polri bekerja keras menelusuri kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com