KOMPAS.com - Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak.
Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi.
Sementara, pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem dari level bawah (RT dan RW) hingga hubungan dengan luar negara.
Setiap tahap dalam kebijakan terdapat proses penyaringan dan pemilihan. Proses penyaringan dan pemilihan pada dasarnya adalah kegiatan analisis.
Pada tingkat pemilihan strategi kebijakan, Hal utama adalah melakukan identifikasi berbagai alternatif strategi kebijakan. Kemudian dilakukan penyaringan terhadap strategi yang paling memenuhi syarat.
Baca juga: Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri
Kriteria yang dipakai dalam pemilihan strategi kebijakan bersifat multidimensional. Kriteria-kriteria yang biasa dipakai dalam memilih strategi kebijakan adalah:
Pemilihan strategi kebijakan berdasarkan kapasitasnya memenuhi tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat.
Contohnya adalah persoalan tentang kebijakan investasi modal asing yang lebih luas dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya dapat memperluas kesempatan kerja.
Akan tetapi, efektifitas dari strategi kebijakan tersebut dalam memecahkan permasalahan masyarakat masih menjadi pertanyaan.
Kriteria efisiensi mengukur besarnya pengorbanan atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Efisiensi sering dipakai dalam ukuran keuangan. Contohnya adalah dalam mengukur biaya per unit, seperti besarnya biaya per meter persegi sebuah bangunan dan besarnya biaya per kubik air dari suatu irigasi.
Kriteria efektivitas dan efisiensi memiliki perbedaan dalam ukuran, tujuan, dan biaya. Selain itu, efisiensi lebih berorientasi kuantitatif, sedangkan efektivitas berorientasi kualitas.
Kriteria cukup adalah mengukur suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kriteria ini memiliki sejumlah variasi hubungan antara sumber daya dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
Baca juga: Ironi Kebijakan Publik di Era Otonomi
Kriteria adil mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungannya dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos.
Di Indonesia, dikenal strategi pemerataan sebagai salah satu strategi trilogi pembangunan dalam pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.