Kriteria Pemilihan Strategi Kebijakan Publik

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi.

Sementara, pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandat oleh anggota sistem politik yang melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem dari level bawah (RT dan RW) hingga hubungan dengan luar negara.

Setiap tahap dalam kebijakan terdapat proses penyaringan dan pemilihan. Proses penyaringan dan pemilihan pada dasarnya adalah kegiatan analisis.

Pada tingkat pemilihan strategi kebijakan, Hal utama adalah melakukan identifikasi berbagai alternatif strategi kebijakan. Kemudian dilakukan penyaringan terhadap strategi yang paling memenuhi syarat.

Kriteria yang dipakai dalam pemilihan strategi kebijakan bersifat multidimensional. Kriteria-kriteria yang biasa dipakai dalam memilih strategi kebijakan adalah:

Efektivitas

Pemilihan strategi kebijakan berdasarkan kapasitasnya memenuhi tujuan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat.

Contohnya adalah persoalan tentang kebijakan investasi modal asing yang lebih luas dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya dapat memperluas kesempatan kerja.

Akan tetapi, efektifitas dari strategi kebijakan tersebut dalam memecahkan permasalahan masyarakat masih menjadi pertanyaan.

Efisiensi

Kriteria efisiensi mengukur besarnya pengorbanan atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Efisiensi sering dipakai dalam ukuran keuangan. Contohnya adalah dalam mengukur biaya per unit, seperti besarnya biaya per meter persegi sebuah bangunan dan besarnya biaya per kubik air dari suatu irigasi.

Kriteria efektivitas dan efisiensi memiliki perbedaan dalam ukuran, tujuan, dan biaya. Selain itu, efisiensi lebih berorientasi kuantitatif, sedangkan efektivitas berorientasi kualitas.

Cukup

Kriteria cukup adalah mengukur suatu kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kriteria ini memiliki sejumlah variasi hubungan antara sumber daya dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

Adil

Kriteria adil mengukur suatu strategi kebijakan dalam hubungannya dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos.

Di Indonesia, dikenal strategi pemerataan sebagai salah satu strategi trilogi pembangunan dalam pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Terjawab

Kriteria terjawab dimaksudkan bahwa strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Contohnya adalah kebijakan pembangunan desa tertinggal melalui inpres desa tertinggal atau IDT diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di daerah tertentu.

Masalah mungkin berbeda antara satu daerah tertinggal dengan daerah tertinggal lainnya. Sehingga strategi pengelolaan inpres daerah tertinggal dibuat secara fleksibel agar dapat dikelola dengan berbagai variasi.

Tepat

Kriteria tepat atau appropriateness mengacu pada ukuran kombinasi dengan kriteria-kriteria yang lainnya. Kriteria ini menjadi penyeimbang terhadap penggunaan kriteria lainnya.

Contoh kombinasi dari beberapa kriteria adalah kebijakan investasi di sebuah pulau tanpa penduduk. Dilihat dari segi efisiensi, kebijakan ini cukup baik karena harga tanah sangat murah, tetapi dari segi kriteria adil atau pemerataan kurang baik.

Contoh lain adalah larangan ekspor hasil pertanian bahan baku industri demi meningkatkan ekspor hasil industri nonmigas . Tanpa ketentuan apa-apa, harga hasil pertanian akan turun.

Dilihat dari segi efisiensi, usaha eksportir hasil industri nonmigas menguntungkan. Akan tetapi dari segi efektivitas, tujuan meningkatan kemakmuran masyarakat tidak tercapai.

Referensi

• Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
• Revida, Erika, dkk. 2020. Teori Administrasi publik. Medan: Yayasan Kita Menulis