Soal Klaim Luhut dan Cak Imin soal Ratusan Juta Dukungan Pemilu Ditunda: Semena-mena Mengatasnamakan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim sejumlah elite politik bahwa penundaan pemilu didukung ratusan juta orang berdasarkan "big data" dinilai kian tak terbukti.

Sebelumnya, klaim ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar pada 23 Februari lalu, disusul Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini.

Cak Imin mengeklaim ada 100 juta orang mendukung wacana tersebut, sedangkan Luhut menyebut jumlahnya mencapai 110 juta, berdasarkan "big data" yang hingga sekarang tak berani dibuka keduanya.

"Ya pasti ada lah, masa bohong," begitu jawab Luhut ketika diminta buka-bukaan soal klaimnya, usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Peneliti dari sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) serta lembaga analisis data kompak meminta Luhut transparan soal klaim itu.

Baca juga: Drone Emprit: Isu Penundaan Pemilu Baru Ramai di Medsos Usai Klaim Big Data

Dalam diskusi yang dihelat di Jakarta, Kamis (17/3/2022), mereka mengajak pihak Luhut buka-bukaan data dan metodologi pengumpulan data, guna mengecek sejauh mana keduanya dapat dipertanggungjawabkan secara sains.

Sebab temuan mereka jauh berbeda dari klaim tangan kanan Presiden Joko Widodo itu.

Analisis big data dan survei membuktikan sebaliknya

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi menemukan hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu.

"Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra," kata Fahmi dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Pandangan kontra itu pun berasal dari semua kalangan, termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah.

"Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra," kata Fahmi.

Temuan Drone Emprit senada dengan temuan sejumlah lembaga survei.

Baca juga: Klaim 110 Juta Dukungan Tunda Pemilu dari Big Data, Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini

Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) misalnya, sama-sama menemukan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak oleh lebih dari mayoritas responden, baik pengguna media sosial dan bukan.

Para penolak wacana tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.