KPK: Berkas Perkara Kasus Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid Lengkap

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid ke tim jaksa KPK.

Abdul merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

"Hari ini, tim Penyidik melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dengan tersangka AW (Abdul Wahid) pada tim Jaksa karena kelengkapan berkas perkaranya dinyatakan lengkap," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Dengan demikian, ujar Ali, penahanan Abdul beralih dari tim penyidik dan dilanjutkan oleh tim Jaksa KPK selama 20 hari ke depan.

Penahanan Bupati nonaktif HSU itu dilanjutkan mulai hari ini sampai dengan 5 April 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.

Dalam waktu 14 hari kerja, ujar Ali, tim Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

"Persidangan dijadwalkan akan berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin," ucap dia.

Adapun perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 September 2021 di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Baca juga: Kasus TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid, KPK Periksa 12 Saksi

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Plt. Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini, dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

Perkara ini diawali saat Abdul Wahid selaku Bupati menunjuk Maliki sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang yang dilakukan Maliki kepada Wahid untuk mendapatkan posisi sebagai kepala dinas.

“Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK (Maliki) untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW (Abdul Wahid),” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021).