Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Rapat Evaluasi PPKM, Wapres Minta Vaksinasi Jangan Sampai Kendor

Kompas.com - 14/03/2022, 20:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Rapat Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah kunjungan kerjanya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3/2022).

Dalam rapat itu, Ma'ruf meminta seluruh pemangku kebijakan untuk mengintensifkan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat demi memperkuat kekebalan tubuh yang nantinya akan membentuk kekebalan komunitas.

"Wapres meminta kepada seluruh instansi baik TNI, Polri, BIN, Menteri Kesehatan, seluruh stakeholder untuk mengintensifkan vaksinasi agar jangan sampai kendor,” kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Luhut: Segera Vaksinasi Booster, Tak Perlu Pilih-pilih Jenis Vaksin

Masduki menuturkan, hal itu menjadi sorotan karena Ma'ruf mendapat laporan bahwa terdapat kendala dalam vaksinasi akibat disinformasi tentang isu vaksin kedaluwarsa

Ma'ruf meminta isu tersebut dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga pemberian vaksinasi Covid-19 dapat kembali diintensifkan.

“Perlu diintensifkan untuk vaksinasinya, terutama hal yang paling pokok daerah-daerah yang levelnya masih rendah vaksinasinya,” kata Masduki.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat dan mendapatkan vaksinasi.

"Karena ini menjelang Bulan Ramadhan. Untuk itu kami titip supaya kita semua lakukan vaksinasi lengkap dan booster terutama yang lansia dan komorbid sehingga semua saudara-saudara yang melaksanakan ibadah puasa bisa lebih bebas, tentu tidak meninggalkan protokol kesehatan,” kata Luhut.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak usah memilih-milih merek vaksin yang akan dipakai untuk vaksinasi booster karena semuanya sama saja.

Baca juga: Menkes Budi: Hong Kong Alami Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Subvarian Omicron BA.2

Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menekankan bahwa seluruh jenis vaksinasi yang ada di Indonesia memiliki kualitas yang baik.

“Semua vaksinasi yang ada sudah lolos efikasi WHO. Jangan menunggu atau memilih vaksin yang ada,” kata Budi.

“Mudah-mudahan kalau kita bisa disiplin melakukan vaksinasi, mudah-mudahan kondisi kita di bulan puasa bisa jadi lebih baik, agar kita bisa mengkaji kembali apa yang bisa diputuskan di bulan Ramadhan nanti,” imbuh Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com