Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bilang Ingin Kepala Otorita IKN yang Pernah Pimpin Daerah, Mengapa Akhirnya Pilih Bambang Susantono?

Kompas.com - 10/03/2022, 18:37 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Susantono resmi menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis (10/3/2022), bersamaan dengan dilantiknya Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Bambang dan Dhony akan memegang jabatan selama 5 tahun ke depan.

Baca juga: Sah, Jokowi Lantik Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN 2022-2027

Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya ingin Kepala Otorita IKN berlatar arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara, Bambang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia juga belum pernah menjadi kepala daerah.

Lantas, mengapa akhirnya pilihan Jokowi jatuh pada Bambang?

Paket komplit

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, Bambang dipilih Jokowi lantaran keahliannya di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur.

Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai wakil menteri.

"Kalau lihat dari pengalamannya, Pak Bambang kan cukup komprehensif ya, dia punya keahlian di bidang transportasi perkotaan sama infrastruktur, juga punya pengalaman di pemerintahan (sebagai) wakil menteri," kata Wandy saat dihubungi, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: Jalan Panjang Jokowi Pilih Kepala Otorita IKN: Sempat Singgung Ahok, Berakhir di Bambang Susantono

Tak hanya itu, lanjut Wandy, Bambang juga pernah berkecimpung di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Oleh karenanya, bagi Jokowi, Bambang merupakan paket komplit, punya cukup pengalaman sekaligus jaringan yang kuat.

"Saya kira memang sulit mencari orang seperti ini," ujarnya.

Wandy membenarkan bahwa Jokowi sebelumnya sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN incarannya, yakni pernah memimpin daerah.

Menurut Wandy, yang dimaksud presiden adalah kepemimpinan calon dalam pemerintahan.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Punya Harta Rp 3,9 Miliar Menurut LHPKN 2014

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com