Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Safari ke Aceh, Surya Paloh Panaskan Mesin Partai Nasdem

Kompas.com - 07/03/2022, 07:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem, Surya Paloh, meminta semua pengurus partainya bekerja secara total di tiap tingkatan agar kembali berjaya di Aceh pada Pemilu 2024.

Paloh yang kelahiran Aceh menyebutkan, Nasdem "didirikan bukan sebagai partai yang memberatkan bagi rakyat Aceh, justru sebagai partai yang meringankan beban masyarakat Aceh".

"Saya tidak ingin masyarakat punya persepsi kehadiran Nasdem memberatkan, sekali lagi saya sampaikan," ujar Paloh dikutip dari keterangan resmi Nasdem, Minggu (7/3/2022) malam.

Paloh juga berpesan kepada seluruh kader agar tetap menjaga etika dalam berkompetisi saat menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Kagum Lihat Nasdem Tower, Jokowi: Partai Nasdem adalah Partai Modern

Dia meminta kader Nasdem di Tanah Rencong itu untuk melibatkan ulama hingga sivitas akademika dalam melakukan kajian pembangunan.

"Mari membangun Aceh lebih dekat dengan meningkatkan silaturahmi, bukan dengan saling menjatuhkan dan merusak, tapi bisa berkompetisi dalam etika yang baik dan semangat yang harmonis," kata Paloh.

"Perlu duduk bersama dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan sivitas akademika. Kita harapkan ini menjadi corong utama untuk menyampaikan pikiran yang lebih baik kepada masyarakat Aceh," ujarnya.

Di Aceh, Paloh juga berupaya memperkuat konsolidasi dan memanaskan mesin partai agar dapat memenangkan pemilu.

Paloh menunjuk Teuku Taufiqulhadi sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, didampingi Muslim Ayub sebagai sekretaris, Edi Zuriady sebagai bendahara, serta Ramadhana Lubis sebagai wakil ketua pemenangan Pemilu.

Dalam keterangan yang sana, Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufiqulhadi menerangkan, orang Aceh "harus paham bahwa Nasdem merupakan partainya orang Aceh" karena didirikan Surya Paloh.

"Seluruh kader wajib tahu hal ini, partai ini didirikan oleh anak Aceh,” ujar Taufiqulhadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com