Alasan Pemerintah Tak Mau Buru-buru Ubah Status Pandemi ke Endemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menjelaskan mengapa pemerintah belum mau mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan agar tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut pandangan Presiden, seluruh keputusan apapun terkait perkembangan kondisi Covid-19 didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

Baca juga: KSP: Jokowi Tekankan Peralihan Pandemi Covid-19 ke Endemi Jangan Tergesa-gesa

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," ujar Abraham dalam siaran persnya pada Rabu (2/3/2022).

"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," tuturnya.

Oleh karenanya, pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan Covid-19 di Indonesia maupun di negara lain.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi.

"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tuturnya.

Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kasus Covid-19 hari hingga pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari.

Hingga Selasa (1/3/2022), total bed occupancy rate BOR) Covid-19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya, yakni 35 persen.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Roadmap Transisi dari Pandemi ke Endemi

Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus.

Sementara itu per hari ini, pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama dua tahun di Indonesia.

Lamanya pandemi dihitung berdasarkan kasus pertama Covid-19 di Tanah Air yang diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020.