Pemerintah Diingatkan Lagi Tak Buru-buru Longgarkan Protokol Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Dicky Budiman berharap pemerintah tidak terburu-buru melakukan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan atau mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dia menyampaikan hal itu terkait dengan dua tahun penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia.

Menurut Dicky, keputusan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan harus diambil sesuai dengan panduan ilmu pengetahuan.

"Dorongan pelonggaran-pelonggaran harus dilakukan secara terukur, sistematis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Bukan hanya karena dorongan sosial, ekonomi, dan politik," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Jurus Pemerintah Menuju Masa Transisi Endemi Covid-19

Menurut Dicky, di tengah dorongan banyak sektor, pemerintah dan masyarakat harus menyadari pemulihan itu harus dilakukan secara bertahap. Sebab menurut dia jika hal itu tidak dilakukan, maka Indonesia bisa terperosok ke dalam situasi penyebaran virus itu tidak terkendali dan akan membuat masalah.

"Karena situasinya belum selesai, masa kritisnya belum selesai. Masih cukup signifikan jumlah populasi kita yang rawan dari potensi terinfkesi kemudian mengalami keparahan atau bahkan fatalitas atau kematian," ucap Dicky.

Dicky mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 di dalam negeri pada 2 Maret 2020, sampai saat ini Indonesia masih dalam level community transmission atau penyebaran penyakit menular di antara masyarakat tetapi sumber penularannya tidak diketahui. Hal itu jika merujuk pada Organsasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut dia hal itu berarti gelombang epidemi atau pandemi masih sangat serius terjadi di masyarakat.

"Kemampuan kita menemukan kasus di masyarakat masih terbatas dan masih ada gap (celah) besar antara kasus yang ditemukan dan dilaporkan dengan kasus yang terjadi di masyarakat," ucap Dicky.

Baca juga: Benarkah Covid-19 Akan Menjadi Endemi? Ini Penjelasan Epidemiolog

Dicky mengatakan, memasuki tahun ketiga pandemi Covid-19 ancaman virus tetap ada, serius, dan tidak melemah. Menurut dia pada suatu saat varian baru akan terus bermunculan tetapi yang membedakan adalah respon masyarakat saat ini sudah membaik karena vaksinasi.

Menurut data Pemerintah pada Selasa, terjadi penambahan 24.728 kasus baru Covid-19. Penambahan kasus baru itu terjadi di 34 provinsi.

Berdasarkan data yang sama, total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 5.589.176 kasus. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di Jawa Barat dengan 4.570 kasus baru, disusul DKI Jakarta dengan 3.634 kasus dan Jawa Timur 2.761 kasus.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 39.887 orang, sehingga jumlahnya menjadi 4.901.302 orang. Kemudian, ada penambahan 325 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 148.660 orang.

Pada Minggu (27/2/2022) pekan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan protokol untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Hal ini, kata dia, didasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pakar Sebut Covid-19 di RI Jangan Sampai Jadi Endemi atau Epidemi

Akan tetapi, Budi tidak menyebutkan langkah seperti apa yang akan diambil dalam penyusunan protokol untuk mengubah pandemi jadi endemi di Indonesia.

Menkes Budi juga menyinggung soal arahan Jokowi yang meminta agar protokol pandemi menjadi endemi ini dilakukan secara hati-hati. Jokowi mengimbau agar pertimbangan saintifik dan kesehatan diberlakukan secara berimbang, dengan pertimbangan dari segi sosial maupun budaya.

"Kami memahami tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan dan saintifik yang digunakan. Arahan beliau (Jokowi) coba dibuat seimbang, jangan terlampau banyak murni pertimbangan sosial dan politik. Dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia baik," terang Budi.