Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Evaluasi Kemacetan Total di Puncak Bogor Akhir Pekan Lalu

Kompas.com - 01/03/2022, 15:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kemacetan total yang terjadi di wilayah kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan kemarin, akan dievaluasi.

"Kemacetan di Bogor itu bagian dari evaluasi secara menyeluruh ya," kata Dedi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Menurut Dedi, dari hasil pengamatan kepolisian, kemacetan total yang terjadi bukan hanya disebabkan faktor arus lalu lintas.

Baca juga: Jasa Marga Minta Warga Hindari Puncak Arus Balik Libur Isra Miraj Senin Besok

Faktor penyebab itu, lanjut Dedi, akan menjadi bahan evaluasi guna mengantisipasi agar kejadian serupa kembali terulang.

"Itu bukan hanya dari sisi lalin aja tapi dari sisi lain pula, itu bagian dari evaluasi, sehingga ketika memasuki musim libur panjang hal seperti itu bisa diantisipasi secara dini," ujarnya.

Diketahui, wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat, menjadi trending topic dan viral di media sosial lantaran terjadi kemacetan yang cukup parah sejak Minggu (27/2/2022) hingga Senin (28/2/2022).

Sejumlah warganet pun mengeluhkan situasi kemacetan tersebut. Mereka mengaku terjebak dari siang sampai malam di jalur tersebut. Bahkan ada yang bercerita, dari Puncak menuju Jakarta harus memakan waktu sampai 17 jam.

Kapolda Jawa Barat Irjen Sutana mengatakan, ketidaksabaran pengendara menunggu antrean kendaraan menjadi penyebab utama kemacetan.

“Memang itu jadi permasalahan pada saat hari libur banyak yang menggunakan roda dua bersifat rombongan, kadang-kadang tidak suka mengindahkan aturan atau ketertiban lalin,” ucap Sutana, dikutip dari Regional Kompas.com, Senin (29/2/2022).

Baca juga: Cerita Anggota DPR Terjebak Macet di Puncak: Mau Buang Air Saja Repot

Sutana juga menambahkan, banyak pengendara sepeda motor menerobos dan menyalip jalur lain sehingga arus kendaraan dari depan tersendat dan macet.

Tak hanya itu, pengendara tersebut juga mengabaikan pola rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan petugas.

“Pada Minggu kemarin, memang terdapat 10 kendaraan yang mogok di tengah jalan sehingga menambah kemacetan di beberapa titik. Ditambah lagi tingginya jumlah kendaraan membuat dua lajur pun menjadi menyempit dan kemacetan akhirnya semakin tak terhindarkan,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com