Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinkes Tak Setuju Jawa Barat Disebut Jadi Episentrum Covid-19

Kompas.com - 18/02/2022, 15:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi tak setuju Provinsi Jawa Barat disebut akan menjadi episentrum Covid-19 setelah DKI Jakarta.

Sebab, kata dia, lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi antara DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Saya sebetulnya tidak begitu setuju dengan istilah episentrum, pergerakan mobilitas masyarakat di area Jakarta dengan daerah sekitar itu sangat tinggi. Jadi memang kenyataannya penduduk Depok kerja ke Jakarta begitu juga sebaliknya," kata Nina dalam diskusi secara virtual, Jumat (18/2/2022).

Nina mengatakan, tingginya mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi tersebut sulit untuk dicegah sehingga setelah kasus Covid-19 di DKI Jakarta landai, peningkatan kasus kemudian terjadi di Jawa Barat.

Baca juga: Omicron Meningkat, Ekonomi Jawa Barat Terdampak tapi Tak Separah Delta...

Selain itu, ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat disebabkan karena masih tingginya pergerakan masyarakat di Bandung Raya.

Namun, sebanyak 60 persen pergerakan masyarakat tersebut merupakan warga dari luar Bandung Raya.

"Jadi yang menyebabkan paling utama itu adalah mobilisasi yang luar biasa yang keluar masuk, itu yang menyebabkan memang sangat tinggi sehingga kasus tetap tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Nina mengatakan, hal tersebut menjadi perhatian Dinkes Jawa Barat untuk segera menekan lonjakan kasus Covid-19.

Ia juga kembali menekankan bahwa Jawa Barat tak bisa disebut episentrum Covid-19.

"Kalau episentrum kan seolah-olah pusat penularannya dari situ semua, tidak seperti itu, tapi kita akui aglomerasi bukan main peningkatan kasusnya," ucap dia.

Baca juga: Airlangga: Sekarang Episentrum Omicron di Jakarta, Dua-Tiga Minggu Lagi Bisa ke Luar Jawa

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini episentrum penularan varian Omicron berada di DKI Jakarta.

Namun, tidak menutup kemungkinan episentrum penularan varian baru ini bisa beralih ke luar Jawa pada dua hingga tiga pekan mendatang.

"Sekarang di episentrumnya di DKI Jakarta, kemudian bergeser ke Jawa Barat. Dan tentu dalam dua-tiga pekan ke depan bisa ke luar Jawa," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual usai sidang terbatas kabinet pada Rabu (16/2/2022).

Oleh karena itu, pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan menerapkan PPKM dengan level masing-masing di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga sudah mendorong dengan pelayanan telemedisin dan ketersediaan obat.

Hal itu dilakukan untuk membantu orang yang tanpa gejala atau mengalami gejala ringan untuk isolasi mandiri atau jika tak memadai bisa diisolasi secara terpusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com