Esensi Demokrasi Pancasila

KOMPAS.com - Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang berjalan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila.

Esensi dari demokrasi adalah partisipasi publik dalam menentukan pejabat-pejabat publik dalam pembuatan kebijakan publik. Demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri.

Kualitas sistem demokrasi ikut ditentukan oleh kualitas proses pemilihan para wakil rakyat dalam pemerintahan. Inilah mengapa disebut kedaulatan berada di tangan rakyat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap demokrasi, salah satu tugas rakyat adalah melakukan pengawasan pada kekuasaan.

Baca juga: Lahirnya Demokrasi di Negara-negara Dunia

Rakyat menitipkan sebagian kekuasaan kepada pejabat publik untuk mengelola negara. Oleh karena itu perlu adanya kontrol terhadap kekuasaan tersebut.

Jika negara berjalan tanpa pengawasan rakyat dan rakyat tidak diberi kebebasan atau ruang berekspresi, maka demokrasi tidak ada di Indonesia.

Dampak jangka panjang apabila rakyat membiarkan kekuasan tanpa pengawasan adalah munculnya otoritarianisme atau bentuk kekuasaan yang terkonsentrasi pada orang dan kelompok tertentu tanpa melihat derajat kebebasan.

Pemilihan umum atau pemilu menjadi bentuk konkret kedaulatan rakyat, sehingga seluruh tahapannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah bersama rakyat. Salah satunya melalui hadirnya komisi pemilihan umum atau KPU dan badan pengawas pemilu atau bawaslu yang bersifat independen.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilangsungkan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Hingga kini, Indonesia telah melaksanakan tiga periode pemilu yaitu:

• Pemilu 1955: Pemilu nasional pertama memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan anggota konstituante pada 25 Desember 1955.
• Periode Soeharto (Pemilu 1971 - 1997): Selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto, telah diadakan enam kali pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Diikuti oleh tiga partai politik.
• Periode Reformasi (Pemilu 1999 - Sekarang): Masa pemerintahan BJ Habibie, pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Ini menjadi pemilu pertama masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah atau pilkada juga dimulai pada periode reformasi.

Baca juga: Demokrasi Liberal (1949-1959): Pengertian, Ciri-Ciri, dan Kegagalannya

Dilihat dari sejarahnya, terlihat jelas bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada masa pemerintahan Soeharto atau orde baru, pemilu hanya diikuti oleh tiga partai politik dan selalu didominasi oleh satu partai politik saja selama bertahun-tahun.

Memasuki masa reformasi yang ditandai dengan meledaknya tuntutan masyarakat atas kekuasaan otoriter, praktik demokrasi mengalami kemajuan. Salah satunya ditandai dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Dewasa ini, munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu indikator yang dapat mengurangi esensi demokrasi.

Referensi

• Nadrilun. 2012. Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka