Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Lakukan "Fit and Proper Test" Calon Anggota KPU-Bawaslu, Berikut Jadwalnya

Kompas.com - 14/02/2022, 11:04 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Senin (14/2/2022).

Adapun fit and proper test ini akan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Dengan peserta pertama yaitu calon anggota KPU atas nama August Mellaz.

"Insyaallah jadi hari ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Politikus Partai Golkar ini kemudian membagikan jadwal fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

Dalam salinan yang diterima Kompas.com, fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu akan berlangsung mulai hari ini hingga Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Terbuka, Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Bisa Disaksikan di Link Ini

Pada hari ini akan menguji para calon anggota KPU. Masing-masing calon diberikan waktu satu jam dalam pengujian.

Doli mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan juga bisa disaksikan masyarakat melalui siaran online di TV parlemen.

Selain itu, dalam tayangan YouTube Komisi II DPR Channel, fit and proper test juga dapat disaksikan.

Berikut jadwal fit and proper test calon anggota KPU-Bawaslu di Komisi II DPR

Senin 14 Februari 2022

Calon anggota KPU

August Mellaz, pukul 10.00-11.00
Betty Epsilon Idroos, pukul 11.00-12.00

Istirahat/Salat, pukul 12.00-13.00

Dahlia, pukul 13.00-14.00
Hasyim Asy'ari, pukul 14.00-15.00
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pukul 16.00-17.00
Idham Holik, pukul 17.00-18.00

Istirahat/Salat, pukul 18.00-19.00

Iffa Rosita, pukul 19.00-20.00
Iwan Rompo Banne, pukul 20.00-21.00

Baca juga: Senin Ini, DPR Mulai Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com