Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Jokowi dan Anak Buahnya Soal Evaluasi PTM Saat RI Masuki Gelombang Ketiga Covid-19

Kompas.com - 02/02/2022, 19:06 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), yang sudah digelar 100% di sejumlah daerah. Namun anak buah Jokowi merasa PTM sebaiknya terus dilakukan meskipun Indonesia kini memasuki gelombang ketiga Covid-19.

Arahan Jokowi soal evaluasi PTM dilakukan saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1/2022).

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi, sebagaimana dilansir di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Bukan tanpa alasan Jokowi meminta agar evaluasi PTM dilakukan. Selain karena peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi, saat ini sekolah menjadi salah satu klaster penyebaran virus.

Baca juga: Setop PTM dan Langgar SKB 4 Menteri, Pemkot Tangerang: Itu Kan Instruksi Presiden

Kepada jajarannya, Kepala Negara meminta agar bersikap hati-hati. Sebab penyebaran varian Omicron Covid-19 yang cepat membuat terjadinya lonjakan kasus.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," jelasnya.

Per hari ini, Rabu (2/2/2022), terjadi penambahan kasus Covid-19 sebanyak 17.895. Jumlah tersebut menjadikan kasus aktif di Indonesia kini menjadi 94.109.

Sebanyak 5.110 orang telah dinyatakan sembuh. Namun ada peningkatan kasus kematian dengan rincian 25 pasien Covid-19 meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Anies Minta ke Luhut agar PTM di Jakarta Dihentikan Selama Sebulan

Pemerintah sendiri belakangan mendapat kritikan lantaran masih belum membuat aturan terbaru terkait PTM walaupun sudah banyak kasus Covid-19 ditemukan di sekolah.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) telah mendesak agar kebijakan tatap muka 100% dihentikan, khususnya di Jabodetabek. Sejumlah ahli epidemiologi juga meminta hal yang sama.

"Sudah saatnya (PTM diberhentikan), bahkan menurut saya sudah agak terlambat," ungkap Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman, Senin (31/1/2022).

Dicky sebelumnya juga menyatakan, Indonesia saat ini telah telah memasuki pandemi gelombang tiga sejak beberapa waktu terakhir.

"Kalau dibilang memasuki gelombang 3 sudah jelas, ini kan sudah naik ini, lagi awal-awal dari gelombang 3 kita ini," sebutnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com