Beda Jokowi dan Anak Buahnya Soal Evaluasi PTM Saat RI Masuki Gelombang Ketiga Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), yang sudah digelar 100% di sejumlah daerah. Namun anak buah Jokowi merasa PTM sebaiknya terus dilakukan meskipun Indonesia kini memasuki gelombang ketiga Covid-19.

Arahan Jokowi soal evaluasi PTM dilakukan saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1/2022).

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi, sebagaimana dilansir di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Bukan tanpa alasan Jokowi meminta agar evaluasi PTM dilakukan. Selain karena peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi, saat ini sekolah menjadi salah satu klaster penyebaran virus.

Baca juga: Setop PTM dan Langgar SKB 4 Menteri, Pemkot Tangerang: Itu Kan Instruksi Presiden

Kepada jajarannya, Kepala Negara meminta agar bersikap hati-hati. Sebab penyebaran varian Omicron Covid-19 yang cepat membuat terjadinya lonjakan kasus.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," jelasnya.

Per hari ini, Rabu (2/2/2022), terjadi penambahan kasus Covid-19 sebanyak 17.895. Jumlah tersebut menjadikan kasus aktif di Indonesia kini menjadi 94.109.

Sebanyak 5.110 orang telah dinyatakan sembuh. Namun ada peningkatan kasus kematian dengan rincian 25 pasien Covid-19 meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Anies Minta ke Luhut agar PTM di Jakarta Dihentikan Selama Sebulan

Pemerintah sendiri belakangan mendapat kritikan lantaran masih belum membuat aturan terbaru terkait PTM walaupun sudah banyak kasus Covid-19 ditemukan di sekolah.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) telah mendesak agar kebijakan tatap muka 100% dihentikan, khususnya di Jabodetabek. Sejumlah ahli epidemiologi juga meminta hal yang sama.

"Sudah saatnya (PTM diberhentikan), bahkan menurut saya sudah agak terlambat," ungkap Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman, Senin (31/1/2022).

Dicky sebelumnya juga menyatakan, Indonesia saat ini telah telah memasuki pandemi gelombang tiga sejak beberapa waktu terakhir.

"Kalau dibilang memasuki gelombang 3 sudah jelas, ini kan sudah naik ini, lagi awal-awal dari gelombang 3 kita ini," sebutnya.

PTM disebut mendesak

Walaupun begitu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri menilai PTM masih perlu dilakukan.

Menurut dia, sekolah tatap muka mendesak untuk dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Jumeri merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta PTM di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk dievaluasi.

“Sejalan dengan rekomendasi dari berbagai studi, pemulihan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan mendesak untuk dilaksanakan,” kata Jumeri kepada Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Ia juga menilai, penerapan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 masih layak dijadikan panduan.

Baca juga: Tak Hanya Jokowi, Ketua DPR Juga Minta PTM Dievaluasi: Orangtua Sudah Khawatir

Dalam SKB Empat Menteri ini, PTM 100 persen bisa dilaksanakan di wilayah berstatus PPKM Level 1-2 dengan tingkat vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lansia di atas 50 persen.

Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB itu, menurut Jumeri, sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme penyelenggaraan pembelajaran tatap muka berdasarkan level PPKM suatu wilayah.

Meski begitu, ia menyatakan pihaknya tetap memperhatikan permintaan Jokowi agar Kemendikbud Ristek terus meningkatkan pengawasan dan monitoring.

“Sehingga, penyesuaian akan dilakukan jika terjadi perubahan status PPKM di suatu wilayah. Detail pengaturan dapat ditemukan dalam lampiran SKB Empat Menteri,” jelas dia.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen Dihentikan karena Omicron Juga Sasar Anak-anak

Peringatan DPR

Komisi pendidikan DPR RI menilai, sudah sepatutnya kegiatan PTM 100 persen dievaluasi. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf pun membandingkan PTM dengan kegiatan dari sektor lain yang telah mengurangi kapasitasnya.

Dede lalu mencontohkan banyaknya perkantoran yang kini sudah kembali menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

"Dengan peningkatan yang drastis dalam waktu singkat ini, kan orangtua khawatir dong. Kantor-kantor saja semua dikembalikan 50 persen, bahkan ada yang WFH, masa sekolah tidak?" tukas Dede Yusuf saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).