Kompas.com - 02/02/2022, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), yang sudah digelar 100% di sejumlah daerah. Namun anak buah Jokowi merasa PTM sebaiknya terus dilakukan meskipun Indonesia kini memasuki gelombang ketiga Covid-19.

Arahan Jokowi soal evaluasi PTM dilakukan saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (31/1/2022).

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi, sebagaimana dilansir di laman resmi setkab.go.id, Selasa (1/2/2022).

Bukan tanpa alasan Jokowi meminta agar evaluasi PTM dilakukan. Selain karena peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi, saat ini sekolah menjadi salah satu klaster penyebaran virus.

Baca juga: Setop PTM dan Langgar SKB 4 Menteri, Pemkot Tangerang: Itu Kan Instruksi Presiden

Kepada jajarannya, Kepala Negara meminta agar bersikap hati-hati. Sebab penyebaran varian Omicron Covid-19 yang cepat membuat terjadinya lonjakan kasus.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," jelasnya.

Per hari ini, Rabu (2/2/2022), terjadi penambahan kasus Covid-19 sebanyak 17.895. Jumlah tersebut menjadikan kasus aktif di Indonesia kini menjadi 94.109.

Sebanyak 5.110 orang telah dinyatakan sembuh. Namun ada peningkatan kasus kematian dengan rincian 25 pasien Covid-19 meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Anies Minta ke Luhut agar PTM di Jakarta Dihentikan Selama Sebulan

Pemerintah sendiri belakangan mendapat kritikan lantaran masih belum membuat aturan terbaru terkait PTM walaupun sudah banyak kasus Covid-19 ditemukan di sekolah.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) telah mendesak agar kebijakan tatap muka 100% dihentikan, khususnya di Jabodetabek. Sejumlah ahli epidemiologi juga meminta hal yang sama.

"Sudah saatnya (PTM diberhentikan), bahkan menurut saya sudah agak terlambat," ungkap Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University Dicky Budiman, Senin (31/1/2022).

Dicky sebelumnya juga menyatakan, Indonesia saat ini telah telah memasuki pandemi gelombang tiga sejak beberapa waktu terakhir.

"Kalau dibilang memasuki gelombang 3 sudah jelas, ini kan sudah naik ini, lagi awal-awal dari gelombang 3 kita ini," sebutnya.

PTM disebut mendesak

Walaupun begitu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri menilai PTM masih perlu dilakukan.

Menurut dia, sekolah tatap muka mendesak untuk dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Jumeri merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta PTM di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk dievaluasi.

“Sejalan dengan rekomendasi dari berbagai studi, pemulihan pembelajaran melalui pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan mendesak untuk dilaksanakan,” kata Jumeri kepada Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Ia juga menilai, penerapan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 masih layak dijadikan panduan.

Baca juga: Tak Hanya Jokowi, Ketua DPR Juga Minta PTM Dievaluasi: Orangtua Sudah Khawatir

Dalam SKB Empat Menteri ini, PTM 100 persen bisa dilaksanakan di wilayah berstatus PPKM Level 1-2 dengan tingkat vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di atas 80 persen dan lansia di atas 50 persen.

Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB itu, menurut Jumeri, sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme penyelenggaraan pembelajaran tatap muka berdasarkan level PPKM suatu wilayah.

Meski begitu, ia menyatakan pihaknya tetap memperhatikan permintaan Jokowi agar Kemendikbud Ristek terus meningkatkan pengawasan dan monitoring.

“Sehingga, penyesuaian akan dilakukan jika terjadi perubahan status PPKM di suatu wilayah. Detail pengaturan dapat ditemukan dalam lampiran SKB Empat Menteri,” jelas dia.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen Dihentikan karena Omicron Juga Sasar Anak-anak

Peringatan DPR

Komisi pendidikan DPR RI menilai, sudah sepatutnya kegiatan PTM 100 persen dievaluasi. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf pun membandingkan PTM dengan kegiatan dari sektor lain yang telah mengurangi kapasitasnya.

Dede lalu mencontohkan banyaknya perkantoran yang kini sudah kembali menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

"Dengan peningkatan yang drastis dalam waktu singkat ini, kan orangtua khawatir dong. Kantor-kantor saja semua dikembalikan 50 persen, bahkan ada yang WFH, masa sekolah tidak?" tukas Dede Yusuf saat dihubungi, Rabu (2/2/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Pemeriksaan Kehamilan hingga Biaya Persalinan Gratis lewat Jampersal, Ini Mekanismenya

Nasional
UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

UPDATE 7 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 73 Persen, Ketiga 27,26 Persen

Nasional
Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Cak Imin Akui Sulit Koalisi dengan Nasdem Setelah Deklarasi Anies Capres

Nasional
Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Percaya Anies Baswedan Bakal Pilih Cawapres Terbaik, Nasdem: PositiveThinking

Nasional
Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Muhaimin: Gerindra-PKB Deklarasi Capres Akhir Oktober

Nasional
Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI, Heru: Misterinya Sudah Tiba tapi Tunggu Pelantikan

Nasional
Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.