SBY: Kekuasaan Harus Dikontrol agar Pemimpin Tidak Salah Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, di dalam alam demokrasi, sebuah kekuasaan harus dikontrol.

Salah satu bentuk kontrol kekuasaan ini, misalnya terlihat dalam penerapan konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Power must not go unchecked. Siapa yang mengecek power, ada check and balances dalam trias politika misalnya antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Check and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin," kata SBY dalam peluncuran 'Biografi Dipo Alam' di Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Menurut SBY, kontrol dari publik terhadap kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat indah.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan, kontrol dari publik membuat pemimpin tidak salah jalan dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

"Beruntunglah dengan kontrol dari rakyat, aktivis, civil society karena biasanya pemimpin tidak akan salah jalan, mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat," ujar dia.

Selain itu, SBY menyatakan, kontrol terhadap kekuasaan ini untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki suatu pemerintahan digunakan dengan benar.

Baca juga: Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Masyarakat perlu memastikan apakah dalam suatu kepemimpinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

"The exercise of power must be correct (kekuasaan harus digunakan dengan benar). Dalam arti tidak ada abuse of power, semuanya for the sake of people interest (untuk kepentingan rakyat)," tuturnya.