Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sekarang Sudah Tak Zamannya Lagi Kita Ekspor Bahan Mentah

Kompas.com - 29/01/2022, 15:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, sudah bukan saatnya lagi bagi Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Indonesia kini harus melanjutkan proses hilirisasi bahan mentah yang ada di dalam negeri.

"Saya kira sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengirim, mengkspor barang mentah yang nilai tambahnya dinikmati negara lain," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2022 di Bogor, Jawa Barat, yang ditayangkan secara virtual, Sabtu (29/1/2022).

"Dan kita sudah membuktikan dengan hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri itu sangat besar," lanjut Presiden.

Baca juga: Jokowi: Dengan Risiko Apa Pun, Satu Per Satu Ekspor Bahan Mentah Akan Saya Setop

Karena itu, pertambangan minyak, gas, batubara, dan mineral harus melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Selain itu, hilirisasi bertujuan membuka lapangan kerja sekaligus menghemat devisa negara.

Jokowi memberikan contoh, penghentian ekspor nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan. Ekspor besi yang merupakan salah satu hasil olahan nikel mencapai 20,9 miliar dolar AS pada 2021 atau diperkirakan meningkat Rp 300 triliun dari sebelumnya 1,1 miliar dolar AS pada 2014.

"Itu karena peningkatkaan nilai tambah di dalam negeri. Oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan, tidak hanya nikel saja yang akan kita stop," ujar Jokowi.

"Tahun ini mungkin akan stop lagi bauksit, tahun depan stop tembaga, tahun depannya timah, stop lagi emas. Sehingga tidak ada namanya lagi ekspor bahan mentah," tegasnya.

Baca juga: Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Pada tahun 2022, Jokowi memprediksi ekspor khusus nikel bisa mencapai 28-30 miliar dolar atau setara dengan Rp 400 triliun.

Jokowi menambahkan, hilirisasi juga harus dilakukan di sektor pertanian. Dia menekankan, petani harus kuat di off farm sehingga inovasi di sektor pertanian dan peternakan harus kuat.

"Tapi jangan berhenti di situ, pupuk, bibit dll. Kelompok tani dan peternak, koperasi tani dan peternak juga harus masuk ke ke hilir," kata Jokowi.

"Sekali lagi agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan terbesar ada di off farm-nya dan tentu saja bisa membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com