Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

KOMPAS.com – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menyusun laporang keuangan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRSDM Kusdiantoro mengatakan, penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) seperti siklus hidup atau mengalami suatu kehidupan.

Pada siklus tersebut, terdapat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atau audit. Pada penyelenggaraan Anggaran 2021, BRSDM telah melaksanakan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

"Pertama perencanaan, Juni lalu kami memasuki refocusing yang keempat, artinya luar biasa bagaimana anggaran pada 2021 mengalami pemangkasan-pemangkasan, namun kami bisa melewati proses perencanaan dengan baik," ujarnya.

Dia mengatakan itu pada pembukaan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 di Bogor, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Kinerja BRSDM Periode 2021 Lampaui Target, Kementerian KP Akselerasikan Program Riset dan SDM 2022

Tahap kedua atau pelaksanaan juga mengalami kejadian yang luar biasa, mulai dari pandemi hingga di tengah perjalanan ketiadaan pimpinan definitif yang purna tugas.

Namun demikian, kinerja menunjukkan realisasi anggaran 2021 naik menjadi 99,17 persen per Selasa, dan mencetak sejarah menjadi yang terbaik sejak terbentuknya BRSDM pada 2017.

Bahkan, salah satu Satuan Kerja (Satker) BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan telah mengukir prestasi yang baik atas realisasi anggaran 2021, yaitu 99,88 persen.

Capaian kinerja BRSDM pada 2021 juga telah melampaui target, antara lain 1.795 kelompok meningkat kualitasnya dari target 1.500, 62,36 persen lulusan terserap di dunia usaha dan industri dari target 62 persen, 3.611 kelompok dibentuk dari target 2.000, 334 startup pendidikan dan pelatihan dibentuk dari target 298, 11 data/peta kebijakan dikerjakan dari target 11, dan 3 riset dimanfaatkan industri dari target 3.

Capaian lainnya, yakni mendapatkan nilai 86,65 untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BRSDM dari target 86, nilai 0,25 persen batas tertinggi nilai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari target 1 persen, dan nilai 3,87 maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari target 3.

Baca juga: Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai, Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi Biru dan Laut Sehat

Kemudian, 10 satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dari target 10, lalu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara mendapai nilai 78 dari target 73, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BRSDM mendapat nilai 32,85 dari target 31.

Pengajuan BLU untuk kesejahteraan 

Selain itu, pada 2021 BRSDM menetapkan dua satker, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Pada 29 Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan kedua satker tersebut sebagai BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada KKP Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa.

Konsep pelayanan tersebut tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Kementerian KP Jadikan 2 Satker sebagai BLU